PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-4 Tahun 2022 tentang PELAYANAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING DAN KAPAL PESIAR (CRUISESHIP) ASING DI PERAIRAN INDONESIA

PERMEN Nomor pm-4 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kapal Wisata (Yacht) Asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan- perlombaan di perairan baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga. 2. Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing adalah kapal penumpang yang menyediakan perjalanan untuk wisata dan mengunjungi beberapa Pelabuhan atau destinasi wisata sekaligus berfungsi sebagai hotel terapung. 3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. 4. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 6. Pelabuhan/Terminal Masuk dan Pelabuhan/Terminal Keluar adalah Pelabuhan/Terminal atau marina yang ditetapkan sebagai tempat masuk dan keluar Kapal Wisata (Yacht) Asing. 7. Pelabuhan Singgah Untuk Embarkasi dan/atau Debarkasi adalah Pelabuhan singgah yang ditetapkan sebagai tempat embarkasi dan/atau debarkasi Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing. 8. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. 9. Penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun. 10. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

BAB II

PELAYANAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING

Pasal 2

Koreksi

Kapal Wisata (Yacht) Asing yang berlayar di wilayah perairan INDONESIA dioperasikan untuk kegiatan: a. perjalanan Wisatawan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan wisata; dan/atau b. perlombaan di perairan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemilik Kapal Wisata (Yacht) Asing beserta Awak Kapal dan/atau Penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan INDONESIA harus memiliki penjamin kapal. (2) Penjamin kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. agen kapal; b. operator kapal; dan c. nakhoda. (3) Agen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh: a. perusahaan nasional keagenan kapal; atau b. perusahaan angkutan laut nasional. (4) Operator Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tour operator, asosiasi, organisasi, atau orang perseorangan. (5) Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan orang yang menjadi pemimpin tertinggi untuk memimpin operasional Kapal Wisata (Yacht) Asing.

Pasal 4

(1) Untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan memberikan kemudahan pelayanan di bidang Kepelabuhanan kepada Kapal Wisata (Yacht) Asing di Pelabuhan/Terminal. (2) Pemberian kemudahan pelayanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelayanan kapal dan barang yang diterapkan di Pelabuhan/Terminal Masuk dan Pelabuhan/Terminal Keluar. (3) Pemberian pelayanan kapal untuk pelayanan di bidang kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari. (4) Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Pelabuhan.

Pasal 5

(1) Syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar kepada Kapal Wisata (Yacht) Asing. (2) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Kapal Wisata (Yacht) Asing yang keberangkatannya dari Pelabuhan/Terminal Masuk menuju tempat destinasi wisata di wilayah perairan INDONESIA; dan b. Kapal Wisata (Yacht) Asing yang keberangkatannya dari Pelabuhan/Terminal Keluar menuju ke Pelabuhan luar negeri. (3) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk pelayaran wisata di wilayah perairan INDONESIA sesuai dengan dokumen pelayaran wisata. (4) Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kapal Wisata (Yacht) Asing yang memasuki wilayah perairan INDONESIA wajib dilengkapi dengan peralatan radio komunikasi dan sistem identifikasi otomatis (automatic identification system/AIS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1) Kapal Wisata (Yacht) Asing dilarang untuk: a. dikomersialkan dan/atau disewakan kepada pihak lain; dan/atau b. melakukan penggantian penumpang selama berada di wilayah perairan INDONESIA. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dalam keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2022 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO LAMPIRAN I PJERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 4 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING DAN KAPAL PESIAR (CRUISESHIP) ASING DI PERAIRAN INDONESIA. PELABUHAN/TERMINAL MASUK ATAU PELABUHAN/TERMINAL KELUAR KAPAL WISATA (YACHT) ASING 1. Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh; 2. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara; 3. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat; 4. Terminal Nongsa, Batam, Kepulauan Riau; 5. Terminal Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau; 6. Pelabuhan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau; 7. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung; 8. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Terminal Marina Ancol, DKI Jakarta; 9. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali; 10. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur; 11. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; 12. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara; 13. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur; 14. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara; 15. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku; 16. Pelabuhan Saumlaki, Muluku Tenggara Barat, Maluku; 17. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku; 18. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat; 19. Pelabuhan Biak, Biak, Papua; 20. Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah; 21. Pelabuhan Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara; 22. Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; 23. Terminal Khusus Pariwisata Marina Del Rey, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; 24. Terminal Khusus Pariwisata Medana Bay Marina, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat; 25. Pelabuhan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur; 26. Pelabuhan Raja Ampat, Raja Ampat, Papua Barat; dan 27. Pelabuhan Boom Marina, Banyuwangi, Jawa Timur. 28. Pelabuhan Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI KARYA SUMADI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 4 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING DAN KAPAL PESIAR (CRUISESHIP) ASING DI PERAIRAN INDONESIA. PELABUHAN SINGGAH UNTUK EMBARKASI DAN/ATAU DEBARKASI WISATAWAN KAPAL PESIAR (CRUISESHIP) ASING 1. Pelabuhan Tanjung Priok; 2. Pelabuhan Tanjung Perak; 3. Pelabuhan Belawan; 4. Pelabuhan Makassar; 5. Pelabuhan Benoa (Pulau Bali); 6. Pelabuhan Tanjung Emas; 7. Pelabuhan Sorong (Kepulauan Raja Ampat); 8. Pelabuhan Likupang; 9. Pelabuhan Lembar (Pulau Lombok); dan 10. Pelabuhan Labuan Bajo (Pulau Komodo) MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI KARYA SUMADI RANCANGAN

Peraturan Menteri Nomor pm-4 Tahun 2022 tentang PELAYANAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING DAN KAPAL PESIAR (CRUISESHIP) ASING DI PERAIRAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13