PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian

PERMEN Nomor 14 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 3. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. 4. Jalur Kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. 5. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah Badan Usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum. 6. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian. 7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. 8. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 9. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 10. Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian atau Track Access Charge (TAC) adalah biaya yang harus dibayar oleh penyelenggara sarana perkeretaapian untuk penggunaan prasarana perkeretaapian yang dioperasikan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian. 11. Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan dan/atau mempertahankan keandalan prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi. 12. Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang terkait dengan operasional prasarana perkeretaapian. 13. Faktor Prioritas Penggunaan Prasarana adalah koefisien penggunaan prasarana berdasarkan jenis pelayanan angkutan penumpang dan pelayanan angkutan barang. 14. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api. 15. Kecepatan operasi adalah kecepatan rata-rata kereta api pada petak jalan tertentu. 16. Menteri adalah Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang transportasi perkeretaapian. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang transportasi perkeretaapian.

BAB III

FORMULA PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

Pasal 5

Koreksi

(1) Tarif atas Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian, dihitung dengan formula: TACKA = GTKA x KMKA x satuan biaya penggunaan prasarana KA x faktor prioritas penggunaan prasarana (2) Perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. TACKA merupakan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang dibebankan terhadap 1 (satu) kali perjalanan KA (Rp); b. GTKA merupakan berat rangkaian KA berdasarkan stamformasi ditambah berat muatan (GT); c. KMKA merupakan panjang lintasan KA yang dilewati (KM); d. satuan biaya penggunaan prasarana KA merupakan satuan biaya penggunaan prasarana KA yang diformulasikan berdasarkan atas sejumlah faktor, antara lain nilai aset BMN prasarana KA, depresiasi, rata-rata standar biaya perawatan, dan pengoperasian prasarana KA (Rp/GT.Km); dan e. faktor prioritas penggunaan prasarana merupakan koefisien penggunaan prasarana berdasarkan jenis pelayanan angkutan orang (penumpang) dan pelayanan angkutan barang. (3) Besaran berat rangkaian KA (GTKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1) Satuan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: (2) Perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penyusutan nilai aset prasarana perkeretaapian yang berhubungan dengan operasional perjalanan Kereta Api dihitung dengan memperhatikan masa manfaat masing-masing komponen prasarana perkeretaapian meliputi aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan; b. biaya perawatan Prasarana (IM) Perkeretaapian merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mempertahankan keandalan Prasarana Perkeretaapian agar tetap laik operasi; c. biaya Pengoperasian Prasarana (IO) Perkeretaapian merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian; d. rata-rata biaya IM merupakan rata–rata biaya selama tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya; e. rata-rata biaya IO merupakan rata–rata biaya selama tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya; f. nilai penyusutan, nilai rata-rata IM dan nilai rata- rata IO dihitung berdasarkan panjang jalur KA yang tercatat dalam simak BMN dan jumlah hari dalam 1 (satu) tahun; dan g. daya angkut maksimum jalan rel merupakan banyaknya daya angkut dalam satuan ton yang mampu dilewatkan pada lintasan jalur KA kelas 1 (satu) per hari. (3) Satuan Biaya Penggunaan Prasarana KA berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. (4) Besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana KA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai tertinggi yang dapat berubah sesuai hasil verifikasi yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap tarif atas Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian yang telah disetorkan ke kas negara oleh wajib bayar.

Pasal 7

(1) Faktor Prioritas Penggunaan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e ditetapkan berdasarkan jenis layanan dengan memperhatikan: a. alokasi ketersediaan waktu penjadwalan perjalanan kereta api (slot time) dan kecepatan operasi kereta api untuk layanan angkutan orang; dan b. kecepatan operasi dan beban muatan dan sarana untuk layanan kereta api angkutan barang. (2) Angkutan barang yang dikenakan faktor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. angkutan barang umum yang diklasifikasikan: 1) barang aneka; 2) kiriman pos; dan 3) jenazah. b. angkutan barang khusus yang diklasifikasikan: 1) barang curah; 2) barang cair; 3) muatan yang diletakkan di atas palet; 4) kaca lembaran; 5) barang yang memerlukan fasilitas pendingin; 6) tumbuhan dan hewan hidup; 7) kendaraan; 8) alat berat; 9) barang dengan berat tertentu; 10) peti kemas; dan 11) batu bara. c. angkutan bahan berbahaya dan beracun; dan d. angkutan limbah bahan berbahaya dan beracun. (3) Faktor Prioritas Penggunaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. (4) Besaran Faktor Prioritas Penggunaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai tertinggi yang dapat berubah sesuai hasil verifikasi yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap tarif atas Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian yang telah disetorkan ke kas negara oleh wajib bayar.

Pasal 8

Perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang bukan milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dapat berpedoman pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13