Koreksi Pasal 8

Perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang bukan milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dapat berpedoman pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri ini.