PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang PEDOMAN, PEMBENTUKAN, DAN NOMENKLATUR BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR, DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. (3) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja BRIDA ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. (4) Ketentuan pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari BRIN. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa konsultasi aspek teknis meliputi: a. sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi; b. kesiapan regulasi; dan c. kondisi penyelenggaraan riset dan inovasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota. (6) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BRIN berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. (7) Bentuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat pertimbangan yang disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

BRIDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 6

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BRIDA menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta lnvensi dan Inovasi di daerah; e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah; f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah; h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; i. pelaksanaan administrasi badan; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Pasal 7

(1) Susunan organisasi BRIDA terdiri dari kepala, sekretariat dan kelompok JF. (2) Kepala BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi: a. 1 (satu) sekretariat; dan b. Kelompok JF. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Kelompok JF; (4) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; b. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Invensi dan Inovasi di daerah.

Pasal 8

Susunan organisasi, tugas dan uraian fungsi BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang PEDOMAN, PEMBENTUKAN, DAN NOMENKLATUR BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

BAB II

Pasal 3

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

BAB X

Pasal 18

Pasal 19