Koreksi Pasal 13

(1) Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA. (2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penggabungan. (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut: a. Nomenklatur badan hasil penggabungan yaitu BAPPERIDA; b. Tipelogi BAPPERIDA hasil penggabungan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dengan tetap mempertimbangkan perhitungan nilai variabel dari fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota; c. Ketentuan dapat dinaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf b jika: 1) digabung dengan BAPPEDA tipe C menjadi BAPPERIDA tipe B; 2) digabung dengan BAPPEDA tipe B menjadi BAPPERIDA tipe A; dan 3) digabung dengan BAPPEDA tipe A menjadi BAPPERIDA tipe A dengan 5 (lima) bidang d. Fungsi BRIDA yang digabung dengan BAPPEDA diwadahi paling banyak 2 (dua) kelompok JF yang pengelompokannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4). e. Dalam hal Fungsi BRIDA digabung dengan BAPPEDA diwadahi dalam 2 (dua) kelompok JF sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditentukan sebagai berikut: 1) fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf a dikepalai pejabat administrator, dan membawahi kelompok JF; 2) fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Invensi dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh kelompok JF. f. Dalam hal Fungsi BRIDA digabung dengan BAPPEDA diwadahi dalam 1 (satu) bidang, dengan nomenklatur bidang riset dan Inovasi daerah, dikepalai pejabat administrator dan membawahi kelompok JF.