PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PERMEN Nomor 27 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

BANTUAN HUKUM SAAT PROSES PERADILAN

Pasal 10

Ketentuan pemberian Bantuan Hukum sebelum proses peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Bantuan Hukum saat proses peradilan dalam perkara pidana.

Pasal 1

(1) Pemohon yang mendapatkan Masalah Hukum di bidang hukum perdata yang telah terdaftar dan/atau diproses melalui badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum yang berstatus: a. penggugat; atau b. tergugat. (3) Bantuan Hukum penyelesaian perkara perdata yang diberikan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang dilakukan saat Pemohon masih berstatus sebagai Menteri, Wakil Menteri, pejabat atau Pegawai.

Pasal 1

Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban Pemohon sesuai dengan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan masalah yang menjadi objek perkara; b. koordinasi dengan Unit Kerja dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; d. penyiapan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan; e. penyiapan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama; dan f. pengajuan upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian

Pasal 1

(1) Pemohon yang mendapatkan Masalah Hukum di bidang tata usaha negara yang telah terdaftar dan/atau diproses melalui badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemohon yang berstatus a. penggugat atau tergugat tata usaha negara; atau b. pemohon intervensi.

Pasal 1

Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban Pemohon sesuai dengan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) atas masalah yang menjadi objek perkara; b. koordinasi dengan Unit Kerja atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; d. penyiapan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan; e. penyiapan jawaban gugatan, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama; dan/atau f. pengajuan upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian

Pasal 1

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi: a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi objek permohonan pengujian; b. koordinasi dengan Unit Kerja di Kementerian dan instansi di luar Kementerian dalam rangka menyiapkan administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan pengujian; c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti, saksi, dan/atau ahli guna pemeriksaan di badan peradilan; d. penyiapan surat kuasa, berupa: 1. surat kuasa substitusi Menteri kepada Sekretaris Kementerian dan pimpinan terkait, dalam hal permohonan pengujian UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi; 2. surat kuasa substitusi Menteri kepada Sekretaris Kementerian dan pimpinan terkait, dalam hal permohonan pengujian atas PERATURAN PEMERINTAH dan/atau Peraturan PRESIDEN di Mahkamah Agung; dan/atau 3. surat kuasa khusus Menteri dalam hal permohonan pengujian atas Peraturan Menteri di Mahkamah Agung e. penyiapan dan penyusunan keterangan PRESIDEN, keterangan tambahan, kesimpulan PRESIDEN, atau jawaban termohon; dan/atau f. pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi.