Koreksi Pasal 1

(1) Pemohon yang mendapatkan Masalah Hukum di bidang tata usaha negara yang telah terdaftar dan/atau diproses melalui badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemohon yang berstatus a. penggugat atau tergugat tata usaha negara; atau b. pemohon intervensi.