Peraturan Menteri Nomor per-12-men-x-2011 Tahun 2011 tentang ATASE KETENAGAKERJAAN DAN STAF TEKNIS KETENAGAKERJAAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disingkat dengan TKI adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 3. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. 4. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional. 5. Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik INDONESIA dan Perutusan Tetap Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA. 6. Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik INDONESIA dan Konsulat Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA. 7. Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksana teknis bidang ketenagakerjaan yang berkedudukan pada Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri. 8. Atase Tenaga Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan pada Perwakilan Diplomatik untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan. 9. Staf Teknis Tenaga Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan pada Perwakilan Diplomatik atau Perwakilan Konsuler untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan. 10. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(1) Pembentukan Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan berdasarkan usulan Menteri atau Kepala Perwakilan kepada Menteri Luar Negeri dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(1) Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga Kerja diusulkan oleh Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri dengan status diperbantukan pada Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri. (2) Titelatur jabatan Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga Kerja ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan derajat hubungan INDONESIA dengan negara penerima yang berstatus diplomatik atau non-diplomatik/pelayanan warga.

Unit kerja Eselon I yang membidangi ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib memberikan pembinaan teknis ketenagakerjaan, dan mengoptimalkan keberadaan Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga Kerja untuk memperluas jaringan kerja sama bidang ketenagakerjaan di Luar Negeri.

Atase Tenaga Kerja dan Staf Teknis Tenaga Kerja wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Perwakilan yang selanjutnya disampaikan oleh Kepala Perwakilan kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Menteri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 683 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, MUHAIMIN ISKANDAR