Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang ORGANISASI D...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. 2. Asrama Haji adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan asrama haji. 3. Klasifikasi Asrama Haji adalah pengelompokan organisasi Asrama Haji yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi. 4. Kementerian Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama. 6. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan haji. 7. Kepala adalah kepala yang melaksanakan tugas pengelolaan Asrama Haji.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Asrama Haji berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Haji. (2) Asrama Haji secara teknis dibina oleh Direktorat Jenderal dan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretariat Jenderal.

Pasal 3

Koreksi

(1) Asrama Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan klasifikasi. (2) Klasifikasi Asrama Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian kriteria klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Klasifikasi Asrama Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi: a. Asrama Haji kelas I; dan b. Asrama Haji kelas II.

Pasal 5

Koreksi

Asrama Haji mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Asrama Haji dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji serta pelayanan lain untuk masyarakat.

Pasal 6

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Asrama Haji menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. fasilitasi layanan ibadah dan bimbingan manasik haji; c. pelaksanaan layanan informasi, publikasi dan penyediaan akomodasi, serta konsumsi pelaksanaan ibadah haji; d. fasilitasi dan koordinasi pelayanan bea cukai, imigrasi, karantina, kesehatan, keamanan, transportasi, dan city check in bekerjasama dengan instansi terkait; e. pelaksanaan administrasi, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, kearsipan, persuratan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara; dan f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada Asrama Haji sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi. (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Koreksi

Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 17

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Asrama Haji harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Asrama Haji.

Pasal 18

Asrama Haji harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di Asrama Haji.

Pasal 19

Setiap unsur di Asrama Haji dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam Asrama Haji maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 20

Semua unsur harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing–masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing–masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima Kepala dari bawahan, harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

Pasal 26

Koreksi

(1) Kepala Asrama Haji Kelas I merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b. (2) Kepala Asrama Haji Kelas II merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a (3) Kepala Subbagian Umum merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 27

Koreksi

Pejabat administrator dan pejabat pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 28

Koreksi

(1) Asrama Haji kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berjumlah 13 (tiga belas) Asrama Haji. (2) Asrama Haji kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berjumlah 4 (empat) Asrama Haji. (3) Nama, lokasi, klasifikasi, dan satuan pelaksana Asrama Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Koreksi

Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 30

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Asrama Haji berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 845), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2026 MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA, Œ MOCHAMAD IRFAN YUSUF Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ASRAMA HAJI BAGAN SUSUNAN ORGANISASI ASRAMA HAJI KELAS I MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA, ttd MOCHAMAD IRFAN YUSUF KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN UMUM JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ASRAMA HAJI BAGAN SUSUNAN ORGANISASI ASRAMA HAJI KELAS II MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA, ttd MOCHAMAD IRFAN YUSUF KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ASRAMA HAJI NAMA, LOKASI, KLASIFIKASI, DAN SATUAN PELAKSANA ASRAMA HAJI NO NAMA ASRAMA HAJI LOKASI KLASIFIKASI SATUAN PELAKSANA 1. Asrama Haji Aceh Aceh Kelas I - 2. Asrama Haji Medan Sumatera Utara Kelas I - 3. Asrama Haji Padang Sumatera Barat Kelas I Satuan Pelaksana Asrama Haji Padang Pariaman 4 Asrama Haji Jakarta DKI Jakarta Kelas I 1. Satuan Pelaksana Asrama Haji Bandar Lampung 2. Satuan Pelaksana Asrama Haji Jambi 3. Satuan Pelaksana Asrama Haji Bangka Tengah 5 Asrama Haji Bekasi Jawa Barat Kelas I Satuan Pelaksana Asrama Haji Indramayu. 6 Asrama Haji Surabaya Jawa Timur Kelas I - 7 Asrama Haji Banjarmasin Kalimantan Selatan Kelas I 1. Satuan Pelaksana Asrama Haji Palangkaraya 2. Satuan Pelaksana Asrama Haji Pontianak 8 Asrama Haji Balikpapan Kalimantan Timur Kelas I 1. Satuan Pelaksana Asrama Haji Tarakan 2. Satuan Pelaksana Asrama Haji Palu 9 Asrama Haji Makassar Sulawesi Selatan Kelas I 1. Satuan Pelaksana Asrama Haji Kendari 2. Satuan Pelaksana Asrama Haji Manado 3. Satuan Pelaksana Asrama Haji Mamuju 4. Satuan Pelaksana Asrama Haji Sorong 5. Satuan Pelaksana Asrama Haji Jayapura 10 Asrama Haji Lombok Nusa Tenggara Barat Kelas I Satuan Pelaksana Asrama Haji Kupang 11 Asrama Haji Tangerang Banten Kelas I - 12 Asrama Haji Semarang Jawa Tengah Kelas I - 13 Asrama Haji Sleman DI Yogyakarta Kelas I - 14 Asrama Haji Bengkulu Bengkulu Kelas II - 15 Asrama Haji Gorontalo Gorontalo Kelas II - 16 Asrama Haji Ternate Maluku Utara Kelas II - 17 Asrama Haji Ambon Maluku Kelas II - MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA, ttd MOCHAMAD IRFAN YUSUF

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA ASRAMA HAJI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31

Pasal 32