Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Ata...

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas: a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektifitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas.

Pasal 3

Koreksi

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip: a. memperhatikan kondisi Daerah; b. kebutuhan Daerah; c. beban kerja Daerah; d. tepat ukuran; dan e. tepat fungsi.

Pasal 4

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat Daerah; d. Dinas Daerah; dan e. Badan Daerah. Bagian Kedua Susunan Perangkat Daerah

Pasal 5

Koreksi

Perangkat Daerah terdiri atas : a. Sekretariat Daerah, Tipe A. b. Sekretariat DPRD, Tipe A. c. Inspektorat Daerah, Tipe A. d. Dinas Daerah, terdiri atas: 1. Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan; 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran; 7. Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 8. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 10. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian; 11. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 13. Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian; 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; 16. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 17. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 18. Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 19. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; 20. Dinas Kelautan Dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 21. Dinas Perkebunan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 22. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 23. Dinas Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; 24. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; 25. Dinas Perindustrian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; 26. Dinas Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan 27. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. e. Badan Daerah, terdiri atas: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; 4. Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian; 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan; 6. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan 8. Badan Penghubung Daerah, melaksanakan fungsi dalam rangka menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah dapat dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota. (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu: a. Kelas A; dan b. Kelas B. (3) Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan di bidang: a. pendidikan menengah dan pendidikan khusus; b. energi sumber daya mineral; c. kehutanan; dan d. kelautan. (4) Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan : a. kondisi Daerah; b. kebutuhan Daerah; dan c. beban kerja Daerah. (5) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri. (6) Dalam hal pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka unit organisasi terendah pada Dinas bersangkutan dihapus kecuali Sekretariat. (7) Perangkat Daerah yang telah dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota, maka jabatan terendah pada Perangkat Daerah tersebut setingkat administrator, kecuali Sekretariat.

Pasal 8

Koreksi

(1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis. (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu: a. Kelas A; dan b. Kelas B. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal dan program kesetaraan pendidikan menengah. (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (6) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. (7) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh Direktur. (8) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan. (9) Dalam hal rumah sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan rumah sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. (10) Rumah sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibina dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan. (11) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit Daerah kepada kepala dinas kesehatan. (12) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (9), dan ayat (10) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. (13) Penetapan klasifikasi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (14) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri. (15) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan mengacu pada ketentuan Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA. (16) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (15) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Koreksi

(1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli. (2) Staf Ahli Gubernur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli. (4) Staf Ahli Gubernur diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. (5) Pembentukan, nomenklatur, serta perincian tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pejabat struktural pada satuan kerja Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada satuan kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir Bulan Desember Tahun 2016.

Pasal 11

Koreksi

(1) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 32 hingga Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota sampai dengan terbentuknya perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Rumah sakit yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Provinsi berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit umum Daerah dan direktur rumah sakit khusus Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat Bulan Juni Tahun 2018.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru.

Pasal 15

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 10); b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7); c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11); d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 10 Nopember 2016 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Makassar pada tanggal, 1 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ttd ABDUL LATIF LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN : (10/301/2016)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

Pasal 16