PERDA

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang PENATAAN DESA ADAT

PERDA Nomor 16 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Maluku. 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Maluku. 5. Desa adat atau dengan sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA ADAT

Pasal 4

Koreksi

(1) Kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan hak asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai peraturan perundang undangan. (2) Kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keberadaaanya memiliki susunan kelembagaan adat yang didasarkan pada hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat (2) Penetapan Desa Adat beserta dengan kewenangan yang dimilikinya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Pembentukan Desa Adat setelah Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembiayaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana pendukung.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dapat merubah status desa menjadi desa adat. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

(1) Kesatuan masyarakat hukum adat dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan Desa Adat dengan Gelar Adat atau yang disebut dengan nama lain sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya yang berlaku pada tiap Desa Adat di Daerah. (2) Jabatan Kepala Pemerintah Desa Adat merupakan hak dari soa atau mata rumah/keturunan tertentu atau disebut dengan nama lain berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan atau yang disebut dengan nama lain yang berhak sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat. (3) Ketentuan lebih lanjutnya mengenai pengisian jabatan Kepala Pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEWENANGAN DESA ADAT

Pasal 10

Koreksi

Kewenangan desa adat meliputi: a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 11

(1) Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa Adat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota dikonsultasikan kepada Gubernur. (2) Gubernur dalam melakukan konsultasi atas Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang rincian daftar kewenangan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri. (3) Hasil koordinasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota. (4) Bupati/Walikota MENETAPKAN Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa Adat paling lama tujuh hari setelah mendapatkan rekomendasi. (5) Daftar kewenangan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. jenis kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat; b. kriteria kewenangan Desa Adat; c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa Adat; d. evaluasi dan pelaporan pelaksananan kewenangan Desa Adat; dan e. pendanaan.

Pasal 12

(1) Pemerintah Desa Adat MENETAPKAN Peraturan Desa Adat tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat. (2) Peraturan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa adat yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang PENATAAN DESA ADAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16