Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang PEMBUBARAN PE...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. 5. Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PD. Pasar Resik adalah Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya. 6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya. 7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya. 8. Pasar adalah pasar rakyat yang dikelola oleh PD. Pasar Resik.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan keberlangsungan tata kelola pelayanan publik, khususnya pelayanan Pasar. (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut : a. mewujudkan tertib tata kelola investasi Daerah; b. mewujudkan pengamanan dan optimalisasi kekayaan Daerah; c. mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan d. mewujudkan daya saing Pasar.

Pasal 3

Koreksi

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Pembubaran PD. Pasar Resik yang meliputi : a. pembubaran; b. kewajiban dan larangan Direksi; c. pengalihan kewenangan pengelolaan Pasar; dan d. ketentuan peralihan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, membubarkan PD. Pasar Resik. (2) Wali Kota sesuai kewenangannya, melaksanakan pembubaran PD. Pasar Resik berdasarkan Peraturan Daerah ini, yang paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut : a. melaksanakan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyatakan saat mulai berlakunya pembubaran PD. Pasar Resik; c. memberhentikan Badan Pengawas dan Direksi; d. melaksanakan serah terima pengelolaan Pasar; e. menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai pengelola Pasar; dan f. membentuk Unit Pelaksana Teknis yang menangani pelayanan Pasar.

Pasal 5

Koreksi

Setelah PD. Pasar Resik dinyatakan dibubarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka kepada Direksi dikenakan kewajiban dan larangan sebagai berikut : a. kewajiban: 1. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya berkenaan dengan pelayanan Pasar sampai dengan serah terima pengelolaan Pasar kepada Pemerintah Daerah; 2. melaksanakan pengamanan kekayaan PD. Pasar Resik sampai dengan diserahterimakannya kepada Pemerintah Daerah; 3. memberhentikan karyawan PD. Pasar Resik sebelum serah terima pengelolaan Pasar dilaksanakan; 4. menyerahkan seluruh aset PD. Pasar Resik kepada Wali Kota setelah PD. Pasar Resik dibubarkan; 5. bertanggung jawab atas seluruh kewajiban PD. Pasar Resik kepada pihak lain yang berdasarkan audit tidak dapat dibebankan kepada Pemerintah Daerah; b. larangan: 1. memindahtangankan aset milik PD. Pasar Resik; dan 2. melaksanakan perikatan dengan pihak lain tanpa persetujuan Badan Pengawas dan izin dari Wali Kota.

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pengelolaan Pasar setelah pembubaran PD. Pasar Resik, maka dilaksanakan audit terhadap kekayaan yang dikelola oleh PD. Pasar Resik. (2) Selain terhadap kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), audit dilaksanakan juga terhadap besaran hak- hak karyawan PD. Pasar Resik yang diberhentikan. (3) Audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Audit dilaksanakan sebelum kewenangan pengelolaan Pasar dialihkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Koreksi

(1) Wali Kota melaksanakan proses pengalihan kewenangan pengelolaan Pasar dari PD. Pasar Resik kepada Pemerintah Daerah. (2) Pengelolaan Pasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a. Direksi tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola PD. Pasar Resik sampai dengan dinyatakan diberhentikan oleh Wali Kota; dan b. tarif pelayanan Pasar yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pembubaran PD. Pasar Resik, Wali Kota membentuk Tim atau menunjuk Perangkat Daerah untuk melaksanakan pendampingan pengelolaan PD. Pasar Resik. (3) Tim atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Koreksi

Seluruh tahapan pembubaran PD. Pasar Resik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini harus selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 104a), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 8 Maret 2019 Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 8 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, ttd H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT: (1/41/2019). WALI KOTA TASIKMALAYA, ttd H. BUDI BUDIMAN

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8

BAB VIII

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11