PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

PERDA Nomor 11 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan; 1. Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas daerah. 8. Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 9. Belanja adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 15. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai xii dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 16. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan /atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA- OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

STRUKTUR APBD

Pasal 2

Koreksi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah Rp.2.000.084.247.000,- b. Belanja Daerah Rp.2.400.000.000.000,- (-) Surplus/(Defisit) (Rp. 399.915.753.000,-) c. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan : Rp. 60.656.224.876,- b. Pengeluaran : Rp. 57.500.000.000,- (-) Pembiayaan Netto Rp. 3.156.224.876,- (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : (Rp. 396.759.528.124,-)

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah : Rp.651.298.268.000,- b. Dana Perimbangan, sejumlah : Rp.916.585.322.000,- xiii c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, sejumlah : : Rp.432.200.657.000,- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah, sejumlah : Rp. 490.838.920.000,- b. Retribusi Daerah, sejumlah : Rp. 39.017.984.000,- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sejumlah : Rp. 4.765.217.000,- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sejumlah : Rp. 116.676.147.000,- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil, sejumlah : Rp. 108.470.828.000,- b. Dana Alokasi Umum, sejumlah : Rp. 808.114.494.000,- c. Dana Alokasi Khusus, sejumlah : Rp. 0,- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah, sejumlah : Rp. 0,- b. Dana Darurat, sejumlah : Rp. 0,- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, sejumlah : Rp. 135.336.102.000,- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, sejumlah : Rp. 296.864.555.000,- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya, sejumlah : Rp. 0,-

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah : Rp.1.180.559.995.446,- b. Belanja Langsung, sejumlah : Rp.1.219.440.004.554,- xiv (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai, sejumlah : Rp. 979.656.437.395,- b. Belanja Bunga, sejumlah : Rp. 0,- c. Belanja Subsidi, sejumlah : Rp. 0,- d. Belanja Hibah, sejumlah : Rp. 50.000.000.000,- e. Belanja Bantuan Sosial, sejumlah : Rp. 6.000.000.000,- f. Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab/Kota : Rp. 11.977.699.055,- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota : Rp.132.425.858.996,- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah : Rp. 500.000.000,- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai, sejumlah : Rp.179.373.036.831,- b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah : Rp.375.830.642.292,- c. Belanja Modal, sejumlah : Rp.664.236.325.431,-

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari : a. Penerimaan, sejumlah : Rp. 60.656.224.876,- b. Pengeluaran, sejumlah : Rp. 57.500.000.000,- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), sejumlah : Rp. 60.656.224.876,- b. Pencairan dana cadangan, sejumlah : Rp. 0,- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sejumlah : Rp. 0,- d. Penerimaan Pinjaman Daerah, sejumlah : Rp. 0,- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sejumlah : Rp. 0,- f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah : Rp. 0,- xv (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah : Rp. 0,- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, sejumlah : Rp. 50.500.000.000,- c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah : Rp. 7.000.000.000,- d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah : Rp. 0,-

Pasal 6

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I : Ringkasan APBD; b. Lampiran II : Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; c. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 8

Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPA - OPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. xvii

BAB Ketiga

Pembiayaan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPA - OPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. xvii

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja tidak terduga. (4) Dalam hal Belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Belanja untuk keperluaan mendesak. (6) Kriteria Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup : a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. xvi (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-OPD. (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-OPD. (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9