PERBAN

Peraturan Badan Nomor 60-pojk-05-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/POJK.05/2017 TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN

PERBAN Nomor 60-pojk-05-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VII

PENEGAKAN KEPATUHAN

Pasal 73

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan. (2) Dalam hal Dana Pensiun melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, tetap dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. (3) Dalam hal Dana Pensiun telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. (4) Dihapus. 41. Ditambahkan judul Bagian Kedua Bab VII dan diletakkan sebelum Pasal 73A, sehingga judul Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan Dana Pensiun tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama; dan/atau c. memberikan perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus.

Pasal II

1. Dana Pensiun yang pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan telah mencantumkan ketentuan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila: a. Manfaat Pensiun yang dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau b. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan Rumus Sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dalam PDP, dapat melanjutkan pembayaran Manfaat Pensiun tersebut. 2. Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a atau huruf b. 3. Dalam hal sampai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, Peserta dan Pihak yang Berhak belum menerima pembayaran Manfaat Pensiun karena terdapat kendala pengalihan pembayaraan Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi, pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72A ayat (2) dapat dilakukan. 4. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Pasal 36 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6212), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

BAB Kedua

Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan, Penilaian Kembali Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama, dan Perintah Tertulis

Pasal 73A

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan Dana Pensiun tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama; dan/atau c. memberikan perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus.

Pasal II

1. Dana Pensiun yang pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan telah mencantumkan ketentuan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila: a. Manfaat Pensiun yang dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau b. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan Rumus Sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dalam PDP, dapat melanjutkan pembayaran Manfaat Pensiun tersebut. 2. Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a atau huruf b. 3. Dalam hal sampai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, Peserta dan Pihak yang Berhak belum menerima pembayaran Manfaat Pensiun karena terdapat kendala pengalihan pembayaraan Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi, pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72A ayat (2) dapat dilakukan. 4. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Pasal 36 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6212), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY