PERBAN

Peraturan Badan Nomor 58-pojk-05-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

PERBAN Nomor 58-pojk-05-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

(1) Teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dapat dilakukan dengan ketentuan: a. jika pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi menggunakan media komunikasi jarak jauh, tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik; dan b. tanda tangan basah atas surat pernyataan bahwa calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. (2) Penerapan penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, yang telah memenuhi persyaratan: a. memiliki sistem informasi dan infrastruktur yang memadai dengan memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi elektronik; b. memiliki surat pernyataan dari: 1. penyedia jasa sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah atau surat pernyataan dapat digantikan dengan pemaparan (demo) sistem teknologi informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan jika perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengembangkan sendiri sistem teknologi informasinya; dan 2. direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi manajemen risiko, dengan menyatakan bahwa sistem informasi dan infrastruktur yang digunakan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah telah memadai dan memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mendukung pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh secara digital/elektronik; c. memiliki standar operasi dan prosedur yang mendukung pelaksanaan pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); d. memiliki pernyataan dari calon pemegang polis bahwa: 1. calon pemegang polis bersedia bahwa tindak lanjut pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan 2. calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan; e. melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan audio secara baik terkait: 1. penjelasan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengenai manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan; dan 2. pernyataan calon pemegang polis sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan f. menyampaikan ikhtisar polis dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi. (3) Pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memiliki infrastruktur yang mendukung proses autentikasi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh proses pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai: a. perasuransian; b. transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik; c. perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan; dan d. anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. (5) Penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan prinsip perlindungan konsumen yang baik. (6) Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tidak dapat menggunakan penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alasan untuk menolak klaim pemegang polis. BAB VIIB BIAYA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

BAB VIID

PENERBITAN SURAT BERHARGA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 20E

(1) Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah yang telah memiliki ekuitas lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dapat melakukan penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk tidak melalui penawaran umum. (2) Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaporkan rencana penerbitan efek dan/atau sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penerbitan. (3) Dalam hal efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dapat tidak memenuhi ketentuan untuk: a. dilakukan pemeringkatan dengan hasil pemeringkatan minimal layak investasi yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. BAB VIIE KETENTUAN EKUITAS BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DAN PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

Pasal 20F

(1) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang aktivitas usahanya terkena dampak penyebaran COVID-19 dapat tidak memenuhi batasan ekuitas paling sedikit: a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk perusahaan pialang asuransi; atau b. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk perusahaan pialang reasuransi, sepanjang memenuhi kriteria: a. tidak terpenuhinya kewajiban ekuitas minimum terjadi setelah pandemi COVID-19; b. pandemi COVID-19 berdampak langsung atau tidak langsung terhadap ekuitas perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi; dan c. tidak terdapat faktor lain yang menyebabkan penurunan ekuitas perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang tidak terkait pandemi COVID-19. (2) Perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang tidak memenuhi batasan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana aksi paling lama 1 (satu) bulan sejak perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum karena aktivitas usahanya terkena dampak penyebaran COVID- 19. BAB VIIF MASA BERLAKU KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 BAGI LJKNB

Pasal 20G

(1) Kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 20A, dan Pasal 20B, berlaku selama jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di INDONESIA yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Selain kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 17 April 2022. 12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5443); b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5487); c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5575); d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5622), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5831); e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 348, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5626); f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 349, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5627); g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 363, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5637); h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5639), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6505); i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5692), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6276); j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5770); k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5774); l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5787); m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5788); n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5791); o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5098); p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5913); q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5993); r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5994), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6274); s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5995), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6275); t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5996); u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6003); v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6014), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6277); w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6103); x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6026); y. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6394); z. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6036); aa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6036); bb. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6107); cc. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6183); dd. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6192); ee. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6195); ff. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6212); gg. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6246); hh. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6286); ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6320); jj. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6357); kk. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6392); ll. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6504); mm. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6552); nn. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6576); dan oo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6582), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 13. Format Lampiran II ditambahkan 1 (satu) format, yakni format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.