PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PERBAN Nomor 6 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 2

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Koreksi

Kepala Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Koreksi

Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan satuan organisasi yang berada di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 15

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik dalam lingkungan internal Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi maupun eksternal sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

(1) Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab atas pencapaian rencana, program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen anggaran/kontrak kinerja. (2) Dalam pencapaian rencana, program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Koordinator Jabatan Fungsional wajib melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen. (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional secara berjenjang wajib menyusun laporan kegiatan dan laporan kinerja secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditembuskan kepada Biro Hubungan Masyarakat dan Juru Bicara dalam hal penyampaian laporan kegiatan serta kepada Biro Perencanaan dan Keuangan dalam hal penyampaian laporan kinerja. (5) Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyampaikan informasi yang tidak bersifat rahasia terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Biro Hubungan Masyarakat dan Juru Bicara dengan persetujuan dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 17

Semua unsur di lingkungan Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 18

Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24