Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2021 tentang RENCANA AKSI P...

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 yang selanjutnya disebut Desain Besar 2011-2025 adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara mengikuti RPJP Nasional. 2. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan perbatasan negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. 3. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Renaksi Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan perbatasan negara tahunan. 4. Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 5. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Renaksi Tahun 2021 memuat: a. lokasi; b. program/kegiatan; c. satuan dan volume; d. indikasi pendanaan; e. sumber pendanaan; dan f. instansi pelaksana. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renaksi Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Koreksi

Renaksi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berdasarkan: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; c. Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan; d. Desain Besar 2011-2025; dan e. Renduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2020-2024.

Pasal 4

(1) Lokasi Renaksi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berada di 222 (dua ratus dua puluh dua) kecamatan pada 54 (lima puluh empat) kabupaten/kota. (2) Lokasi Renaksi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di provinsi dan lintas provinsi.

Pasal 5

Program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 6

(1) Indikasi pendanaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebesar Rp.8.964.552.701.813,-(delapan triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah)pada bagian anggaran kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, bersumber dari APBN pada bagian anggaran kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. (3) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, 29 (dua puluh sembilan) kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Pasal 8

Rincian alokasi indikasi pendanaansebesar Rp.8.964.552.701.813,-(delapan triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas: a. Provinsi, kabupaten/kota sebesar Rp.8.242.223.040.613,- (delapan triliun dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah); dan b. lintas provinsi sebesar Rp.722.329.661.200,- (tujuh ratus dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 10

Koreksi

Renaksi Tahun 2021 dijadikan sebagai: a. pedoman penyusunan rencana kerja pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan b. acuan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas pelaksanaan program dan anggaranpengelolaan perbatasan negara.

Pasal 11

Koreksi

Deputi mengoordinir pelaksanaan renaksi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah terkait.

Pasal 12

Deputi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RenaksiTahun 2021.

Pasal 13

Koreksi

(1) Deputi melakukan penyusunan pelaksanaan laporan Renaksi Tahun 2021 secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan. (2) Sekretaris BNPP menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala BNPP. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2021 MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2021 tentang RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2021

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14