PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang TIPOLOGI POS LINTAS BATAS NEGARA

PERBAN Nomor 1 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pos Lintas Batas Negara yang selanjutnya disingkat PLBN adalah tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan. 2. Tipologi Pos Lintas Batas Negara adalah klasifikasi/pengelompokan berdasarkan fungsi dan besaran layanan PLBN. 3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 4. Pengelola Pos Lintas Batas Negara adalah unit kerja BNPP yang bertugas mengoordinasikan dan menfasilitasi penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pelayanan lintas batas negara. 5. Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara adalah pelaksanaan pengawasan dan pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan. 6. Zona Inti adalah area terbatas sebagai fungsi pengawasan dan pelayanan lintas batas negara. 7. Zona Penunjang adalah area di sekitar PLBN yang berfungsi sebagai sarana prasarana penunjang pelayanan di zona inti PLBN. 8. Bangunan Utilitas adalah bangunan pendukung pelayanan kawasan PLBN. 9. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

BAB IV

TIPE DAN KRITERIA POS LINTAS BATAS NEGARA

Pasal 8

Koreksi

Tipe PLBN darat dan PLBN laut terdiri atas: a. tipe A; b. tipe B; dan c. tipe C.

Pasal 9

Koreksi

(1) Kriteria Tipe PLBN darat terdiri atas: a. jumlah orang yang melintas; b. jumlah dan tonase kendaraan; dan c. luasan tanah dan bangunan. (2) Kriteria Tipe PLBN laut terdiri atas: a. jumlah orang yang melintas; dan b. luasan dan jumlah jenis bangunan.

Pasal 10

(1) PLBN darat tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, memiliki kriteria: a. jumlah orang yang melintas lebih dari 7500 (tujuh ribu lima ratus) orang per bulan; b. jumlah kendaraan barang yang melintas per hari lebih dari 100 (seratus) kendaraan dengan beban paling tinggi 40 (empat puluh) ton setiap kendaraan; c. luas tanah paling sedikit 10 (sepuluh) hektar; dan d. luasan bangunan pada Zona Inti paling sedikit 9000 (sembilan ribu) meter persegi dan Zona Penunjang paling sedikit 5000 (lima ribu) meter persegi. (2) PLBN laut tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, memiliki kriteria: a. jumlah orang yang melintas lebih dari 7500 (tujuh ribu lima ratus) orang per bulan; dan b. luasan dan jumlah jenis bangunan pada Zona Inti sesuai rencana induk Pelabuhan.

Pasal 11

(1) PLBN darat tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, memiliki kriteria: a. jumlah orang yang melintas lebih dari 1000 (seribu) dan kurang dari 7500 (tujuh ribu lima ratus) orang per bulan; b. jumlah kendaraan barang yang melintas per hari lebih dari 30 (tiga puluh) kendaraan dan kurang dari 100 (seratus) kendaraan dengan beban paling tinggi 20 (dua puluh) ton setiap kendaraan; c. luas tanah paling sedikit 10 (sepuluh) hektar; dan d. luasan bangunan pada Zona Inti paling sedikit 7000 (tujuh ribu) meter persegi dan Zona Penunjang paling sedikit 4000 (empat ribu) meter persegi. (2) PLBN laut tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, memiliki kriteria: a. jumlah orang yang melintas lebih dari 1000 (seribu) dan kurang dari 7500 (tujuh ribu lima ratus ) orang per bulan; dan b. luasan dan jumlah jenis bangunan pada Zona Inti sesuai rencana induk Pelabuhan.

Pasal 12

(1) PLBN darat tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, memiliki kriteria: a. jumlah orang yang melintas kurang dari 1000 (seribu) orang per bulan; b. jumlah kendaraan barang yang melintas per hari kurang dari 30 (tiga puluh) kendaraan dengan beban paling tinggi 20 (dua puluh) ton setiap kendaraan; c. luas tanah paling sedikit 10 (sepuluh) hektar; dan d. luasan bangunan pada Zona Inti paling sedikit 1000 (seribu) meter persegi dan Zona Penunjang paling sedikit 700 (tujuh ratus) meter persegi. (2) PLBN laut tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, memiliki kriteria: a. jumlah orang yang melintas kurang dari 1000 (seribu) orang per bulan; dan b. luasan dan jumlah jenis bangunan pada Zona Inti sesuai rencana induk Pelabuhan.

BAB Kedua

Kriteria Pos Lintas Batas Negara

Pasal 9

Koreksi

(1) Kriteria Tipe PLBN darat terdiri atas: a. jumlah orang yang melintas; b. jumlah dan tonase kendaraan; dan c. luasan tanah dan bangunan. (2) Kriteria Tipe PLBN laut terdiri atas: a. jumlah orang yang melintas; dan b. luasan dan jumlah jenis bangunan.

Pasal 10

Koreksi

(1) PLBN darat tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, memiliki kriteria: a. jumlah orang yang melintas lebih dari 7500 (tujuh ribu lima ratus) orang per bulan; b. jumlah kendaraan barang yang melintas per hari lebih dari 100 (seratus) kendaraan dengan beban paling tinggi 40 (empat puluh) ton setiap kendaraan; c. luas tanah paling sedikit 10 (sepuluh) hektar; dan d. luasan bangunan pada Zona Inti paling sedikit 9000 (sembilan ribu) meter persegi dan Zona Penunjang paling sedikit 5000 (lima ribu) meter persegi. (2) PLBN laut tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, memiliki kriteria: a. jumlah orang yang melintas lebih dari 7500 (tujuh ribu lima ratus) orang per bulan; dan b. luasan dan jumlah jenis bangunan pada Zona Inti sesuai rencana induk Pelabuhan.

Pasal 11

(1) PLBN darat tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, memiliki kriteria: a. jumlah orang yang melintas lebih dari 1000 (seribu) dan kurang dari 7500 (tujuh ribu lima ratus) orang per bulan; b. jumlah kendaraan barang yang melintas per hari lebih dari 30 (tiga puluh) kendaraan dan kurang dari 100 (seratus) kendaraan dengan beban paling tinggi 20 (dua puluh) ton setiap kendaraan; c. luas tanah paling sedikit 10 (sepuluh) hektar; dan d. luasan bangunan pada Zona Inti paling sedikit 7000 (tujuh ribu) meter persegi dan Zona Penunjang paling sedikit 4000 (empat ribu) meter persegi. (2) PLBN laut tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, memiliki kriteria: a. jumlah orang yang melintas lebih dari 1000 (seribu) dan kurang dari 7500 (tujuh ribu lima ratus ) orang per bulan; dan b. luasan dan jumlah jenis bangunan pada Zona Inti sesuai rencana induk Pelabuhan.

Pasal 12

(1) PLBN darat tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, memiliki kriteria: a. jumlah orang yang melintas kurang dari 1000 (seribu) orang per bulan; b. jumlah kendaraan barang yang melintas per hari kurang dari 30 (tiga puluh) kendaraan dengan beban paling tinggi 20 (dua puluh) ton setiap kendaraan; c. luas tanah paling sedikit 10 (sepuluh) hektar; dan d. luasan bangunan pada Zona Inti paling sedikit 1000 (seribu) meter persegi dan Zona Penunjang paling sedikit 700 (tujuh ratus) meter persegi. (2) PLBN laut tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, memiliki kriteria: a. jumlah orang yang melintas kurang dari 1000 (seribu) orang per bulan; dan b. luasan dan jumlah jenis bangunan pada Zona Inti sesuai rencana induk Pelabuhan.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA POS LINTAS BATAS NEGARA

Pasal 13

Koreksi

(1) Sarana dan prasarana PLBN darat tipe A pada Zona Inti meliputi: a. bangunan pos pemeriksaan; b. Bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara bagi pejalan kaki; c. Bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara dengan kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum; d. Bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara dengan kendaraan angkutan barang/kargo; e. bangunan disinfektan kendaraan; f. bangunan jembatan timbang; g. bangunan pemindai kendaraan angkutan barang; h. kandang anjing pelacak; i. bangunan gedung sita; j. bangunan pemeriksaan mendalam kendaraan; k. tempat penimbunan barang sita basah/hewan hidup; l. bangunan pemusnahan barang sita; m. Bangunan Utilitas; n. bangunan perlakuan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; o. klinik; p. monumen Garuda; dan q. area parkir petugas. (2) sarana dan prasarana PLBN darat tipe A pada Zona Penunjang, paling sedikit berupa: a. bangunan aktivitas perdagangan; b. bangunan dan ruang terbuka aktivitas publik; c. bangunan penunjang sarana transportasi; d. bangunan mess/rumah pegawai; e. Bangunan Utilitas; f. bangunan wisma INDONESIA; g. monumen patung Soekarno; h. bangunan tempat ibadah; i. bangunan toilet umum; j. pos jaga; dan k. area parkir.

Pasal 14

(1) Sarana dan prasarana PLBN laut tipe A pada Zona Inti meliputi: a. bangunan pos pemeriksaan; b. Bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara bagi pejalan kaki; c. Bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara dengan kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum (berlaku pada pelabuhan penyeberangan); d. Bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara dengan kendaraan angkutan barang/kargo; e. kandang anjing pelacak; f. bangunan gedung sita ringan dan sita berat; g. lapangan penimbunan barang sita basah/hewan hidup; h. Bangunan Utilitas; i. bangunan disinfektan kendaraan (berlaku pada pelabuhan penyeberangan); j. bangunan jembatan timbang; k. bangunan perlakuan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; l. monumen Garuda; m. bangunan pemindai kendaraan angkutan barang; n. klinik; o. area parkir; p. kantor syah bandar; dan q. dermaga. (2) Sarana dan prasarana PLBN laut tipe A pada Zona Penunjang, paling sedikit berupa: a. bangunan aktivitas perdagangan; b. bangunan dan ruang terbuka aktivitas publik; c. bangunan penunjang sarana transportasi; d. bangunan mess/rumah pegawai; e. bangunan Utilitas; f. bangunan wisma INDONESIA; g. bangunan tempat ibadah; h. bangunan toilet umum; i. monumen patung Soekarno; j. pos jaga; dan k. area parkir

Pasal 15

(1) Sarana dan prasarana PLBN darat tipe B pada Zona Inti meliputi: a. bangunan pos pemeriksaan; b. Bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara bagi pejalan kaki; c. Bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara dengan kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum; d. kandang anjing pelacak; e. bangunan gedung sita ringan dan sita berat; f. lapangan penimbunan barang sita basah/hewan hidup; g. Bangunan Utilitas; h. bangunan disinfektan kendaraan; i. bangunan perlakuan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; j. monumen Garuda; dan k. area parkir. (2) Sarana dan prasarana PLBN laut tipe B pada Zona Penunjang, paling sedikit berupa: a. bangunan aktivitas perdagangan; b. bangunan mess/rumah pegawai; c. Bangunan Utilitas; d. bangunan wisma INDONESIA; e. monumen patung Soekarno; f. bangunan tempat ibadah; g. bangunan toilet umum; h. pos jaga; dan i. area parkir.

Pasal 16

(1) Sarana dan prasarana PLBN laut tipe B pada Zona Inti meliputi: a. bangunan pos pemeriksaan; b. Bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara bagi pejalan kaki; c. Bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum (berlaku pada pelabuhan penyeberangan); d. kandang anjing pelacak; e. tempat penimbunan barang; f. Bangunan Utilitas; g. bangunan tempat disinfektan kendaraan (berlaku pada pelabuhan penyeberangan); h. bangunan perlakuan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; i. monumen Garuda; j. area parkir; k. kantor syah bandar; dan l. dermaga. (2) Sarana dan prasarana PLBN laut tipe B pada Zona Penunjang, paling sedikit berupa: a. bangunan aktivitas perdagangan; b. bangunan mess/rumah pegawai; c. Bangunan Utilitas; d. bangunan wisma INDONESIA; e. monumen patung Soekarno; f. bangunan tempat ibadah; g. bangunan toilet umum; h. pos jaga; dan i. area parkir.

Pasal 17

(1) Sarana dan prasarana PLBN darat tipe C pada Zona Inti meliputi: a. bangunan pos pemeriksaan; b. Bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara bagi pejalan kaki; c. Bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum; d. bangunan gedung sita ringan dan sita berat; e. lapangan penimbunan barang sita basah/hewan hidup; f. Bangunan Utilitas; g. bangunan perlakuan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; h. monumen Garuda; dan i. area parkir; (2) Sarana dan prasarana PLBN darat tipe C pada Zona Penunjang, paling sedikit berupa: a. bangunan aktivitas perdagangan; b. bangunan mess/rumah pegawai; c. Bangunan Utilitas; d. monumen patung Soekarno; e. bangunan tempat ibadah; f. bangunan toilet umum; g. pos Jaga; dan h. area Parkir.

Pasal 18

(1) Sarana dan prasarana PLBN laut tipe C Zona Inti, meliputi: a. bangunan pos pemeriksaan; b. Bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara bagi pejalan kaki; c. Bangunan Pengawasan dan Pelayanan Lintas Batas Negara kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum (berlaku pada pelabuhan penyeberangan); d. bangunan gedung sita ringan dan sita berat; e. lapangan penimbunan barang sita basah/hewan hidup; f. Bangunan Utilitas; g. bangunan perlakuan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; h. monumen Garuda; i. area parkir; j. kantor syah bandar; dan k. dermaga. (2) Sarana dan prasarana PLBN laut tipe C Zona Penunjang, paling sedikit berupa: a. Bangunan aktivitas perdagangan; b. Bangunan mess/rumah pegawai; c. bangunan utilitas; d. monumen patung Soekarno; e. bangunan tempat ibadah; f. bangunan toilet umum g. pos jaga; dan h. area parkir.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2021 tentang TIPOLOGI POS LINTAS BATAS NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21