Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2023 tentang ORGANISASI DAN...

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan. 4. Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Balai adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan sumber daya pencarian dan pertolongan. 5. Pusat adalah Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Balai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. (2) Balai dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Koreksi

Balai mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran Balai; b. pelaksanaan pelatihan Pegawai ASN; c. pelaksanaan pelatihan di bidang pencarian dan pertolongan bagi Potensi Pencarian dan Pertolongan; d. pengelolaan dan penyiapan sarana dan prasarana pelatihan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Balai; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Balai.

Pasal 5

Koreksi

(1) Balai terdiri atas: a. Subbagian Umum; b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; c. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelatihan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Koreksi

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan keuangan, pelaksanaan tata usaha, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pelatihan Pegawai ASN, pelatihan bidang pencarian dan pertolongan bagi Pegawai ASN maupun Potensi Pencarian dan Pertolongan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan. (3) Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemeliharaan, evaluasi dan pelaporan sarana, prasarana, alat bantu instruksi dan peralatan pelatihan.

Pasal 7

Koreksi

Di lingkungan Balai dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (3) Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi. (4) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh Kepala sesuai bidang keahlian dan keterampilan. (5) Pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 10

Koreksi

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 11

Koreksi

Kepala harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Balai.

Pasal 12

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang pelatihan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Setiap unsur di lingkungan Balai, dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi dan instansi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab. (3) Pelaksanaan pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada Kepala.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Balai wajib menyusun laporan pelaksanaan kinerja secara berkala mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Koreksi

Balai berlokasi di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 18

Koreksi

(1) Kepala Balai merupakan jabatan administrator. (2) Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan, serta Kepala Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelatihan merupakan jabatan pengawas.

Pasal 19

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 20

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 355), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 21

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 355), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2023 KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. HENRI ALFIANDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA LAMPIRAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEKSI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN SEKSI PENYELENGGARAAN PELATIHAN BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SUBBAGIAN UMUM BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. HENRI ALFIANDI

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2023 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22