PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PERBAN Nomor 2 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional. 2. Pejabat Definitif adalah pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Administrasi yang telah secara resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan untuk menduduki jabatan negeri. 3. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk menduduki jabatan struktural tertentu serta melaksanakan tugas rutin dari Pejabat Definitif yang berhalangan tetap. 4. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk menduduki jabatan struktural tertentu serta melaksanakan tugas rutin dari Pejabat Definitif yang berhalangan sementara. 5. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional atas prestasi kerja. 6. Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melimpahkan kewenangan kepada Pegawai/Pejabat untuk bertindak sebagai Plt atau Plh. 7. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

BAB II

TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penunjukan Plt dilakukan dalam hal pimpinan tinggi, pejabat administrator, atau pejabat pengawas berhalangan tetap. (2) Penunjukan Plh dilakukan dalam hal pimpinan tinggi, pejabat administrator, atau pejabat pengawas berhalangan sementara.

Pasal 3

Koreksi

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal jabatan pimpinan tinggi, pejabat administrator, atau pejabat pengawas tidak terisi dan menimbulkan kelowongan jabatan yang disebabkan: a. pensiun; b. meninggal dunia; c. perpindahan; d. diberhentikan dalam jabatan; e. melaksanakan tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri yang melebihi 3 (tiga) bulan; f. melaksanakan tugas belajar yang melebihi 6 (enam) bulan; atau g. cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 4

Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal jabatan pimpinan tinggi, pejabat administrator, atau pejabat pengawas tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya yang disebabkan: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti bersalin; d. cuti karena alasan penting; e. cuti sakit; atau f. melaksanakan tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri yang tidak melebihi 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

(1) Penunjukan Plt atau Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara: a. dirangkap oleh pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung; b. ditunjuk dari pejabat yang setingkat; c. ditunjuk dari pejabat satu tingkat dibawahnya; d. ditunjuk dari pejabat fungsional; atau e. ditunjuk dari pelaksana bawahannya. (2) Pejabat fungsional yang dapat ditunjuk sebagai Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut: a. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrator atau jabatan pengawas; b. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt atau Plh jabatan administrator atau jabatan pengawas; dan c. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan pertama dapat ditunjuk sebagai Plt atau Plh jabatan pengawas. (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya dapat ditunjuk sebagai Plt atau Plh untuk jabatan pengawas.

Pasal 6

(1) Penunjukan Plt Pejabat Pimpinan Tinggi Utama ditetapkan dengan Keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penunjukan Plh Pejabat Pimpinan Tinggi Utama ditetapkan dalam bentuk Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. (3) Penunjukan Plt atau Plh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan dalam bentuk Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. (4) Penunjukan Plt atau Plh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan dalam bentuk Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya. (5) Penunjukan Plt atau Plh Pejabat Administrator dan Pengawas ditetapkan dalam bentuk Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 7

(1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt wajib menandatangani pakta integritas. (2) Ketentuan mengenai format pakta integritas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh: a. tidak dilantik; b. tidak diambil sumpah jabatan; dan c. tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Plt melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB III

WEWENANG DAN HAK PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Plt atau Plh memiliki Kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan tugas rutin berdasarkan penugasan pejabat yang berwenang. (2) Kewenangan Plt atau Plh dalam pelaksanaan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan tugas sehari-hari Pejabat Definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. MENETAPKAN sasaran kerja Pegawai dan penilaian prestasi kerja Pegawai; c. MENETAPKAN surat kenaikan gaji berkala; d. MENETAPKAN cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri; e. MENETAPKAN surat tugas/Surat Perintah Pegawai; f. menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai tingkat ringan; g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; h. memberikan izin belajar; i. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; dan j. mengusulkan Pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Pasal 11

(1) Plt atau Plh tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. (2) Perubahan status hukum organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang dapat berdampak pada perubahan struktur organisasi. (3) Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengangkatan Pegawai; b. pemindahan Pegawai; dan c. pemberhentian Pegawai. (4) Perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang dapat berdampak pada perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya. Pasal12 (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh diberikan Tunjangan Kinerja tambahan. (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh pada kelas jabatan setingkat atau lebih rendah dengan jabatan definitifnya diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterima pada jabatan yang digantikan. b. Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh satu tingkat lebih tinggi dari jabatan definitifnya, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang digantikan, dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan definitifnya. (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal penunjukan sebagai Plt atau Plh. (4) Plt atau Plh dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan tidak berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

BAB VI

Pasal 16