PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN PERSYARATAN KEAMANAN, MUTU, GIZI, LABEL, DAN IKLAN PANGAN SEGAR

PERBAN Nomor 9 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

belas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 180

(1) Dalam hal adanya pelanggaran persyaratan Keamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Gizi Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), Label Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), Kepala Dinas berwenang melakukan tindakan administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pengamanan Pangan Segar; c. penghentian sementara dari kegiatan Produksi dan/atau Peredaran Pangan Segar; d. pemberian rekomendasi pencabutan perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; e. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan/atau f. penarikan Pangan Segar dari Peredaran Pangan Segar. (2) Pengamanan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang dilakukan pengawas Pangan Segar untuk mengamankan produk jika diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. (3) Dalam hal Pangan Segar asal hewan di daerah, Kepala Dinas menyampaikan hasil pengawasan kepada dinas yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian subsektor peternakan dan kesehatan hewan dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/wali kota. (4) Dalam hal Pangan Segar asal ikan di daerah, Kepala Dinas menyampaikan hasil pengawasan kepada dinas yang menangani urusan pemerintah daerah di bidang perikanan dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/wali kota. (5) Dalam hal hasil pengawasan Peredaran Pangan Segar secara daring di daerah, Kepala Dinas berkoordinasi dengan dinas yang menangani urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/wali kota.

Pasal 18P

(1) Kepala dinas yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang pertanian subsektor peternakan dan kesehatan hewan menyampaikan hasil pengawasan Pangan Segar asal hewan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/wali kota. (2) Kepala dinas yang menangani urusan pemerintah daerah di bidang perikanan menyampaikan hasil pengawasan Pangan Segar asal ikan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/wali kota.

Pasal 18Q

Dalam hal adanya dugaan pelanggaran pemenuhan persyaratan Iklan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9), Kepala Dinas berwenang untuk: a. menghentikan kegiatan penayangan dan/atau peredaran Iklan Pangan Segar; dan b. memerintahkan Setiap Orang untuk melakukan perbaikan Iklan Pangan Segar, penghentian Iklan Pangan Segar, dan/atau pemusnahan Iklan Pangan Segar.

Pasal 18R

(1) Berdasarkan hasil pengawasan, Kepala Dinas dapat melakukan pembinaan pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar. (2) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap petani, peternak, nelayan, dan/atau pembudidaya ikan, Kepala Dinas berkoordinasi dengan kepala dinas yang mempunyai tugas fungsi di bidang pertanian, bidang pertanian subsektor peternakan dan kesehatan hewan, dan/atau bidang perikanan.

Pasal 18S

(1) Kepala Dinas dapat mengumumkan hasil pengawasan melalui Media Massa. (2) Pengumuman hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian risiko. (3) Sebelum pengumuman hasil pengawasan produk Pangan Segar melalui Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan Keamanan Pangan Segar dan/atau Kepala Badan selaku OKKPP. 5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan informasi dan/atau laporan secara tertulis atas dugaan adanya pelanggaran Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar. (3) Pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai: a. data mengenai identitas pelapor dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan b. keterangan mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Keamanan Pangan Segar, Mutu Pangan Segar, Gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan Iklan Pangan Segar yang dilengkapi dengan bukti permulaan. (4) Pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan dan/atau Kepala Dinas secara elektronik dan/atau nonelektronik. (5) Pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Petunjuk teknis mengenai pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan Segar ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2024 KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ ARIEF PRASETYO ADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN PERSYARATAN KEAMANAN, MUTU, GIZI, LABEL, DAN IKLAN PANGAN SEGAR FORMAT PENDATAAN Format Nomor Tanda Pelaku Usaha Pangan NAMA DINAS NOMOR PENDATAAN PANGAN SEGAR DIBERIKAN KEPADA …………………………… ALAMAT ………………………………………… JENIS KEGIATAN USAHA ……………………………………………………. KOMODITAS ……………………………………………………………………………………… Surat Keterangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : ……………………………. pada tanggal : ………….………………… Kepala Dinas Kabupeten/Kota Nama NIP. Keterangan: A. Pangan Segar Asal Tumbuhan DT : Kode inisial pendataan PSAT : Pangan Segar Asal Tumbuhan DT PSAT aabbccdddd Pangan Segar Asal Tumbuhan DT PSAH aabbccdddd Pangan Segar Asal Hewan aa : Kode wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pemerintahan dalam negeri tentang kode wilayah bb : Kode wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri tentang kode wilayah cc : Kode komoditas (01: serealia; 02: umbi; 03: kacang-kacangan, polong- polongan, biji-bijian dan biji/buah berminyak; 04: sayur, termasuk jamur (mushrooms); 05: buah; 06: rempah; 07: bahan penyegar dan pemanis; 08 : Produk PSAT lain, Kelompok komoditas ini termasuk turunannya dddd : Nomor urut Pelaku usaha PSAT B. Pangan Segar Asal Hewan DT : Kode inisial pendataan PSAH : Pangan Segar Asal Hewan aa : Kode wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pemerintahan dalam negeri tentang kode wilayah bb : Kode wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri tentang kode wilayah cc : Kode komoditas (01: ikan dan produk perikanan (termasuk krustase, moluska, kolenterata, ekinodermata, mamalia air dan biota perairan lainnya); 02: produk hewan mamalia; 03: produk unggas; 04: hewan invertebrata dan produknya; 05: produk amfibi dan reptil; 06: Produk PSAH lain, Kelompok komoditas ini termasuk turunannya dddd : Nomor urut Pelaku usaha PSAH KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBULIK INDONESIA, ttd. ARIEF PRASETYO ADI