Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang BADAN KOO...

Pasal 4

Susunan organisasi BKPM terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat … b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Perencanaan; d. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional; e. Deputi Bidang Kerjasama Internasional; f. Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri; g. Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non Industri; h. Deputi Bidang Pengendalian.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) Kepala mempunyai tugas memimpin BKPM sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Pasal 7 …

Pasal 7

Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPM.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan BKPM; b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis administratif BKPM; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BKPM; d. pembinaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan BKPM; e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang investasi. f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BKPM.

Pasal 9

Deputi Bidang Perencanaan adalah unsur pelaksanaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Pasal 10 …

Pasal 10

Deputi Bidang Perencanaan mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan investasi, rencana dan program, penciptaan iklim usaha serta melakukan penggalangan seluruh potensi sumber daya nasional dalam kegiatan investasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Deputi Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijaksanaan investasi dan rencana pembangunan investasi jangka menengah dan panjang yang disinkronisasikan dengan kebijaksanaan pembangunan sektoral, regional dan internasional; b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program tahunan BKPM; c. pengembangan iklim usaha melalui sistem insentif investasi serta langkah-langkah reformasi dan deregulasi di bidang investasi; d. pengembangan potensi sumber daya nasional untuk menunjang kegiatan investasi.

Pasal 12

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Pasal 13 …

Pasal 13

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan pengusaha nasional, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi dan menyelenggarakan layanan teknis dan bisnis kepada masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Nasional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program pemberdayaan pengusaha nasional dan promosi investasi; b. pengkajian potensi sumber daya ekonomi dan identifikasi peluang investasi; c. pemberdayaan pengusaha nasional dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional di bidang kewirausahaan dan manajemen; d. penyelenggaraan promosi investasi di dalam negeri; e. pemberian layanan teknis dan bisnis kepada investor dan calon investor; f. penyelenggaraan kegiatan untuk mendorong terwujudnya kemitraan usaha. Bagian …

Pasal 15

Deputi Bidang Kerjasama Internasional adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi Bidang Kerjasama Internasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian potensi dana investasi luar negeri, promosi investasi, melaksanakan kerjasama bilateral, regional dan multilateral serta pendayagunaan peluang kerjasama dan bantuan teknik untuk mendorong kegiatan investasi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Deputi Bidang Kerjasama Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program promosi investasi luar negeri dan kerjasama internasional; b. penyiapan bahan kebijaksanaan investasi dalam menghadapi berbagai fora internasional; c. pelaksanaan promosi investasi di luar negeri; d. pelaksanaan kerjasama regional, bilateral dan multilateral; e. pemanfaatan … e. pemanfaatan peluang kerjasama teknik dan ekonomi untuk pemberdayaan investor nasional dan pemantapan sistem manajemen pembangunan investasi.

Pasal 18

Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 19

Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas kepada investor dan calon investor di sektor industri.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penilaian permohonan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor industri; b. penyiapan … b. penyiapan laporan hasil penilaian permohonan investasi asing di sektor industri yang memerlukan persetujuan PRESIDEN; c. penyiapan keputusan persetujuan investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA) serta perubahannya di sektor industri yang telah diputuskan baik oleh PRESIDEN maupun oleh Kepala; d. pemberian fasilitas bagi investasi di sektor industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. pemberian perizinan usaha dan perizinan lainnya disektor industri yang telah disetujui Pemerintah sesuai dengan pelimpahan wewenang Menteri yang bersangkutan.

Pasal 21

Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non Industri adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 22

Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non Industri mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas kepada investor dan calon investor di sektor non industri. Pasal 23 …

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non Industri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penilaian permohonan investasi PMDN dan PMA di sektor non industri; b. penyiapan laporan hasil penilaian permohonan investasi asing di sektor industri yang memerlukan persetujuan PRESIDEN; c. penyiapan keputusan persetujuan investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA) serta perubahannya di sektor non industri yang telah diputuskan baik oleh PRESIDEN maupun oleh Kepala; d. pemberian fasilitas bagi investasi di sektor non industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. pemberian perizinan usaha dan perizinan lainnya disektor non industri yang telah disetujui Pemerintah sesuai dengan pelimpahan wewenang Menteri yang bersangkutan.

Pasal 24

Deputi Bidang Pengendalian adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. Pasal 25 …

Pasal 25

Deputi Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi perkembangan ekonomi dan investasi serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan investasi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Deputi Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program evaluasi investasi secara makro da mikro; b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi yang telah mendapat persetujuan Pemerintah; c. pelayanan administratif untuk pemecahan masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan investasi; d. pengawasan terhadap pelaksanaan investasi; e. penyusunan laporan kegiatan investasi;

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketujuh

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedelapan

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesembilan

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB III

Pasal 27

Pasal 28

BAB IV

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33