KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KEPPRES Nomor 124 Tahun 2001

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 4

Komite Penanggulangan Kemiskinan melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah negara Republik INDONESIA, melalui : a. pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kebutuhan dasar tertentu lainnya; b. pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia berkaitan dengan perbaikan aspek lingkungan, permukiman, perumahan, dan prasarana pendukungnya; c. pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek usaha, lapangan kerja, dan lain-lain yang dapat meningkatkan pendapatan. Pasal 5 …

Pasal 5

Dalam melaksanakan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komite Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan Panduan Umum yang diperlukan bagi pelaksanaannya di daerah; b. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah dan kebijakan lanjutan yang ditetapkan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing; c. pembinaan bagi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah; d. pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan kepada PRESIDEN.

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan Komite Penanggulangan Kemiskinan adalah : a. terwujudnya cara pandang dan persepsi yang sama mengenai penduduk miskin sebagai kelompok sasaran dan pelaku penanggulangan kemiskinan; b. terciptanya koordinasi yang kondusif diantara para pelaku penanggulangan kemiskinan; c. tumbuhnya kepedulian pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan; d. meningkatnya kemampuan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam penanggulangan kemiskinan; e. meningkatnya partisipasi yang lebih luas bagi semua pihak terkait dalam penanggulangan kemiskinan; f. tumbuhnya kegiatan yang mengarah pada perlindungan sosial bagi kelompok miskin; g. terciptanya iklim yang kondusif bagi pemerintahan yang baik dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu Komite Penanggulangan Kemiskinan dapat mengikutsertakan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) lain yang terkait. BAB III …