Peraturan Menteri (PERMEN)
18.198 peraturan
PERMEN Nomor 107-pmk-06-2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 107-pmk-06-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.06/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA
PERMEN Nomor 106-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 106-pmk-04-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.04/2017 TENTANG IMPOR SEMENTARA
PERMEN Nomor 106 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERMEN Nomor 105-pmk-010-2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 105-pmk-010-2019 Tahun 2019 tentang PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE
PERMEN Nomor 104-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 104-pmk-05-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
PERMEN Nomor 104 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 104 Tahun 2019 tentang PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERMEN Nomor 103-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 103-pmk-05-2019 Tahun 2019 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
PERMEN Nomor 103 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 103 Tahun 2019 tentang BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DENGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERMEN Nomor 102-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 102-pmk-04-2019 Tahun 2019 tentang EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR
PERMEN Nomor 102 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 102 Tahun 2019 tentang PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
PERMEN Nomor 101-pmk-01-2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 101-pmk-01-2019 Tahun 2019 tentang PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.01/2016 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PERMEN Nomor 101 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 101 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019
PERMEN Nomor 100-pmk-06-2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 100-pmk-06-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA
PERMEN Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 100 Tahun 2019 tentang BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERMEN Nomor 10-prt-m-2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 10-prt-m-2019 Tahun 2019 tentang KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN PERSYARATAN KEMUDAHAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
PERMEN Nomor 10-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 10-pmk-05-2019 Tahun 2019 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERMEN Nomor 10-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 10-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN
PERMEN Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 tentang PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
PERMEN Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PERMEN Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH