Peraturan Menteri Nomor 100-pmk-06-2019 Tahun 2019 tentan…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 325) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 8 dihapus dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 25

Koreksi

Dalam hal sampai dengan bulan Desember terdapat alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah yang belum dicairkan dari Rekening Kas Umum Negara, pencairan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran. 3. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Koreksi

(1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional melalui pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dilaksanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional pada LMAN lintas tahun anggaran. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana ganti kerugian pengadaan tanah dapat dibayarkan tidak sesuai rencana penggunaan dana sepanjang: a. terdapat perubahan Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan); dan/atau b. terdapat kebutuhan pembayaran untuk Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan) tahun yang berbeda. 4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Koreksi

(1) Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN dapat mengusulkan penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN. (2) Penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil koordinasi antara Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP. (3) Penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal: a. terdapat perubahan prioritas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan b. terdapat perubahan jumlah kebutuhan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah. (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP kepada pimpinan LMAN dengan tembusan kepada pihak terkait. (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pimpinan LMAN untuk melakukan penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah. 5. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Koreksi

(1) Badan usaha mengajukan permohonan secara tertulis pembayaran dana Ganti Kerugian yang digunakan terlebih dahulu kepada Menteri/Kepala. (2) Berdasarkan permohonan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala mengajukan permohonan pembayaran dana Ganti Kerugian kepada pimpinan LMAN. (3) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat: a. identitas badan usaha; b. rincian dan jumlah uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; dan c. objek Pengadaan Tanah . (4) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. laporan hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; b. bukti pembayaran yang diajukan oleh badan usaha dan telah disetujui oleh kementerian/lembaga yang memerlukan tanah berupa Berita Acara Penyerapan Dana Pengadaan Tanah yang Menggunakan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu dan telah ditandatangani oleh PPK Pengadaan Tanah atas jumlah keseluruhan pembayaran yang telah diterima oleh Pihak yang Berhak, berdasarkan : 1. surat validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; 2. surat keterangan dari PPK Pengadaan Tanah tentang Rencana Pembayaran Ganti Kerugian; dan 3. Berita Acara Pelepasan Hak dari Pihak yang Berhak dan kuitansi dari PPK Pengadaan Tanah; c. surat pernyataan tanggung jawab dari PPK Pengadaan Tanah yang memuat: 1. kebenaran pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak; dan 2. bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran Ganti Kerugian dan pernyataan kesediaan menyetorkan uang Ganti Kerugian apabila terdapat kesalahan pembayaran dan/ atau kelebihan pembayaran; d. surat keterangan dari Menteri/ Kepala bahwa hasil Pengadaan Tanah telah diterima; dan e. fotokopi bukti hak atas tanah atau dokumen pendukung. (5) Menteri/Kepala mengajukan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus mengajukan permohonan penetapan status penggunaan atas aset hasil Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. (6) Berita Acara Penyerapan Dana Pengadaan Tanah yang Menggunakan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Surat pernyataan tanggung jawab dari PPK Pengadaan Tanah pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 6. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Koreksi

(1) Aset hasil Pengadaan Tanah digunakan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional oleh kementerian/lembaga atau BUMN, melalui mekanisme: a. penetapan status penggunaan pada kementerian/lembaga untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan/atau b. KSO aset. (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada kementerian/lembaga atas tanah hasil Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (3) KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan BUMN atas tanah hasil Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pelaksanaan Proyek strategis Nasional. (4) Aset yang telah dilakukan KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan KSO aset untuk pemanfaatan lain yang akan dilakukan oleh pihak ketiga selain untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 7. Pasal 56 dihapus. 8. Pasal 57 dihapus. 9. Pasal 58 dihapus. 10. Pasal 59 dihapus. 11. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Koreksi

(1) Pelaksanaan KSO aset dikenakan kompensasi tetap dan/atau imbal hasil kepada mitra KSO aset. (2) Kompensasi tetap dan/atau imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan LMAN yang dapat digunakan langsung untuk biaya operasional. 12. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Koreksi

Pelaksanaan KSO aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset pada badan layanan umum. 13. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Koreksi

(1) Aset hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional oleh Pengelola Barang. (2) Penetapan status penggunaan Aset Hasil Pengadaan Tanah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan: a. inisiatif LMAN; b. usulan Kementerian/Lembaga kepada LMAN; dan/atau c. kebijakan Pengelola Barang. (3) Pimpinan LMAN mengajukan permohonan penetapan status penggunaan atas Aset Hasil Pengadaan Tanah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang dilengkapi dengan sertipikat aset hasil Pengadaan Tanah. (4) Dalam hal aset hasil Pengadaan Tanah belum memiliki dokumen kepemilikan berupa sertipikat, dokumen kepemilikan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diganti dengan: a. fotocopy dokumen kepemilikan/penguasaan seperti akta jual beli, girik, letter c, berita acara serah terima terkait perolehan barang, ledger jalan, kuitansi pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah, dan/atau berita acara pelepasan hak; b. surat keterangan dari lurah/kepala desa/camat setempat terkait kepemilikan/penguasaan tanah; atau c. surat permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada kantor pertanahan. (5) Pengelola Barang MENETAPKAN status penggunaan atas aset hasil Pengadaan Tanah pada Kementerian/Lembaga berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Pimpinan LMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Ketentuan mengenai tata cara penetapan status penggunaan atas aset hasil Pengadaan Tanah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan BMN. 14. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 78A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Seluruh aset hasil Pengadaan Tanah yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan sementara, ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 2. Persetujuan penggunaan sementara atas aset hasil Pengadaan Tanah yang telah mendapat penetapan status penggunaannya sebagaimana dimaksud pada angka 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 100-pmk-06-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

Pasal I

Pasal 8

Pasal I

Pasal 8

Pasal 25

Pasal 26A

Pasal 38

Pasal 45

Pasal 55

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 61A

Pasal 78A

Pasal II