Peraturan Menteri Nomor 107-pmk-06-2019 Tahun 2019 tentan…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 719), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 20A diubah, sehingga Pasal 20A berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 22

Koreksi

(1) Nilai BMN yang diperoleh dari hasil Penilaian Kembali dilakukan penyusutan selama sisa masa manfaat dari BMN yang bersangkutan. (2) Dalam hal BMN yang menjadi objek Penilaian Kembali sudah tidak memiliki masa manfaat pada periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, maka Tim Pelaksana menentukan masa manfaat baru atas BMN yang bersangkutan. (3) Penentuan masa manfaat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VI A, serta di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B dan Pasal 33C, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VI A TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 33A

Koreksi

(1) Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan melakukan: a. perbaikan data hasil Inventarisasi; b. penelusuran kembali aset tetap yang menjadi objek Penilaian Kembali telah seluruhnya dilakukan Inventarisasi dan Penilaian; dan c. tindak lanjut barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa sesuai ketentuan pengelolaan BMN. (2) Pelaksanaan perbaikan data hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33B

Koreksi

(1) KPKNL melakukan verifikasi atas perbaikan data hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (1) huruf a. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana pada Pengelola Barang melakukan: a. perbaikan atas laporan Penilaian BMN; atau b. Penilaian BMN. (3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33C

Koreksi

(1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada masing- masing Kementerian/Lembaga melakukan reviu atas perbaikan Penilaian Kembali BMN. (2) Pelaksanaan reviu atas perbaikan Penilaian Kembali BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Mengubah Lampiran VII, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

1. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, perbaikan Penilaian Kembali dalam rangka tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penilaian Kembali BMN harus disesuaikan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2019 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 107-pmk-06-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.06/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

Pasal I

Pasal 20A

Pasal I

Pasal 20A

Pasal 22

Pasal 33A

Pasal 33B

Pasal 33C

Pasal II