PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

PERMEN Nomor 10 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha. 2. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah pusat yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional. 3. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RUKD Provinsi adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah daerah provinsi yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah provinsi. 4. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 5. Usaha Distribusi Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan kepada konsumen. 6. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 7. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. 8. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum INDONESIA, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. 9. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat Badan Usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. 10. Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha adalah Badan Usaha pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

PENYUSUNAN RUPTL

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyusunan RUPTL oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan RUKN dan RUKD Provinsi. (2) Dalam hal belum terdapat RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan RUPTL oleh Badan Usaha dilakukan dengan memperhatikan RUKN.

Pasal 5

Koreksi

RUPTL disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi dan/atau target: a. jumlah pelanggan; dan b. jenis pelanggan.

Pasal 6

(1) RUPTL yang disusun oleh Badan Usaha untuk: a. Usaha Distribusi Tenaga Listrik, paling sedikit memuat: 1. pendahuluan; 2. strategi pengembangan sistem distribusi tenaga listrik; 3. kondisi Usaha Distribusi Tenaga Listrik; 4. rencana Usaha Distribusi Tenaga Listrik; 5. kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan 6. analisis risiko; b. Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat: 1. pendahuluan; 2. strategi penjualan tenaga listrik; 3. kondisi Usaha Penjualan Tenaga Listrik; 4. rencana Usaha Penjualan Tenaga Listrik; 5. kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan 6. analisis risiko; dan c. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi, paling sedikit memuat: 1. pendahuluan; 2. strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik; 3. ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya; 4. kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 5. rencana penyediaan tenaga listrik; 6. kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan 7. analisis risiko. (2) Dalam hal Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik dilaksanakan dalam 1 (satu) Wilayah Usaha, RUPTL untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan RUPTL untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabung.

Pasal 7

Sistematika dan format penyusunan RUPTL untuk: a. Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I; b. Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II; dan c. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGESAHAN RUPTL UNTUK PERTAMA KALI

Pasal 8

Koreksi

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b menyampaikan usulan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Menteri melalui Direktur Jenderal, dalam rangka penetapan Wilayah Usaha atau pengesahan untuk penerbitan IUPTL bagi Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi yang IUPTL- nya diterbitkan oleh Menteri; atau b. gubernur, dalam rangka pengesahan untuk penerbitan IUPTL bagi Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi yang IUPTL- nya diterbitkan oleh gubernur. (3) Format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan RUPTL yang disampaikan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam melakukan verifikasi usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur dapat mengikutsertakan Direktur Jenderal. (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Badan Usaha. (7) Badan Usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan RUPTL sesuai dengan rekomendasi perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi perbaikan diterima oleh Badan Usaha.

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8: a. Menteri mengesahkan RUPTL Badan Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh Menteri; b. gubernur mengesahkan RUPTL Badan Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh gubernur. (2) Badan Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh gubernur harus menyampaikan RUPTL yang telah disahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah pengesahan RUPTL.

Pasal 10

Pengesahan RUPTL untuk pertama kali dilakukan bersamaan dengan pemberian IUPTL untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi.

Pasal 11

(1) RUPTL untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik atau Usaha Penjualan Tenaga Listrik disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) RUPTL untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 12

Badan Usaha harus melaksanakan RUPTL yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam Wilayah Usaha-nya.

Pasal 13

Badan Usaha melakukan evaluasi RUPTL secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENGESAHAN PERUBAHAN RUPTL

Pasal 14

Koreksi

(1) Setiap perubahan RUPTL harus mendapatkan pengesahan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan: a. hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha; atau b. perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Dalam hal terdapat perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha wajib mengubah RUPTL.

Pasal 15

(1) Dalam hal akan dilakukan perubahan RUPTL, hasil dan alasan perubahan dicantumkan dalam dokumen usulan perubahan RUPTL. (2) Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi dan/atau target: a. pertumbuhan penduduk; b. pertumbuhan ekonomi; c. inflasi; d. jumlah pelanggan dan jenis pelanggan; dan e. asumsi dan/atau target lainnya sesuai dengan kebutuhan. (3) Selain menggunakan asumsi dan/atau target sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan RUPTL didasarkan pada data historis. (4) Data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat menggunakan: a. data dalam 5 (lima) tahun untuk RUPTL Usaha Distribusi Tenaga Listrik atau Usaha Penjualan Tenaga Listrik; atau b. data dalam 10 (sepuluh) tahun untuk RUPTL Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi. (5) Data tahun terakhir yang dapat digunakan sebagai data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sebelum tahun perencanaan. (6) Dalam hal Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha belum memiliki data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perubahan RUPTL dapat disusun berdasarkan: a. data historis yang dimiliki sejak Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan b. analisis kebutuhan tenaga listrik sesuai dengan asumsi dan/atau target jumlah pelanggan dan jenis pelanggan.

Pasal 16

(1) Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha menyampaikan permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam hal perubahan RUPTL dilakukan berdasarkan perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha menyampaikan permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah mendapat perintah perubahan RUPTL. (3) Surat permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL yang disampaikan oleh Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam melakukan verifikasi usulan perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur dapat mengikutsertakan Direktur Jenderal. (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha. (7) Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan perubahan RUPTL sesuai dengan rekomendasi perbaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi perbaikan diterima oleh Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha.

Pasal 17

(1) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16: a. Menteri mengesahkan RUPTL Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh Menteri; atau b. gubernur mengesahkan RUPTL Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh gubernur. (2) Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh gubernur harus menyampaikan salinan RUPTL yang telah disahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah pengesahan RUPTL.

Pasal 18

Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha harus melaksanakan RUPTL yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam Wilayah Usaha-nya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. ketentuan Pasal 6 huruf b dan Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 385) sepanjang mengatur mengenai pelaksanaan pelaporan dan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan bagi Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha; dan b. ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 706), sepanjang mengatur mengenai kewajiban pelaporan dan sanksi administratif bagi pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2019 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25