UU

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang PERTAHANAN NEGARA

UU Nomor 3 Tahun 2002

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 2. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 3. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara. 4. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. 5. Komponen utama adalah Tentara Nasional INDONESIA yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. 6. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. 7. Komponen… 7. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. 8. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. 9. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. 10. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara. 11. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional. 12. Warga negara adalah warga negara Republik INDONESIA. 13. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. 14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. 15. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional INDONESIA. 16. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

Article 6

Correction

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Article 7

Correction

(1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional INDONESIA sebagai Komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. (3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Article 8

(1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. (2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. (3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan UNDANG-UNDANG. Pasal 9…

Article 9

(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional INDONESIA secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi. (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan UNDANG-UNDANG.

Article 10

(1) Tentara Nasional INDONESIA berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Tentara Nasional INDONESIA, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (3) Tentara Nasional INDONESIA bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk : a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; c. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Article 11

Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tentara Nasional INDONESIA sebagai alat pertahanan negara diatur dengan UNDANG-UNDANG.

BAB IV

PENGELOLAAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Article 12

Correction

Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan.

Article 13

Correction

(1) PRESIDEN berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. (2) Dalam... (2) Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PRESIDEN MENETAPKAN kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.

Article 14

(1) PRESIDEN berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional INDONESIA. (2) Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional INDONESIA untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan PRESIDEN, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata, PRESIDEN dapat langsung mengerahkan kekuatan Tentara Nasional INDONESIA. (4) Pengerahan langsung kekuatan Tentara Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), PRESIDEN dalam waktu paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), PRESIDEN menghentikan pengerahan operasi militer.

Article 15

(1) Dalam MENETAPKAN kebijakan umum pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), PRESIDEN dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional. (2) Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai penasihat PRESIDEN dalam MENETAPKAN kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas : a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional INDONESIA dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. b. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi. c. Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan. (4) Dewan... (4) Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh PRESIDEN dengan keanggotaan, terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama. (5) Anggota tetap terdiri atas Wakil PRESIDEN, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima. (6) Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi. (7) Anggota tetap dan tidak tetap diangkat oleh PRESIDEN. (8) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan PRESIDEN.

Article 16

(1) Menteri memimpin Departemen Pertahanan. (2) Menteri membantu PRESIDEN dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara. (3) Menteri MENETAPKAN kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan PRESIDEN. (4) Menteri menyusun buku putih pertahanan serta MENETAPKAN kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya. (5) Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional INDONESIA dan komponen pertahanan lainnya. (6) Menteri MENETAPKAN kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional INDONESIA dan komponen pertahanan lainnya. (7) Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Article 17

(1) PRESIDEN mengangkat dan memberhentikan Panglima setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Pengangkatan Panglima, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dari perwira tinggi Tentara Nasional INDONESIA yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. (3) PRESIDEN mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Angkatan atas usul Panglima. (4) Tata... (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima dan Kepala Staf Angkatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan PRESIDEN.

Article 18

(1) Panglima memimpin Tentara Nasional INDONESIA. (2) Panglima menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional. (3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan UNDANG-UNDANG. (4) Panglima bertanggung jawab kepada PRESIDEN dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional INDONESIA.

Article 19

Dalam menghadapi bentuk dan sifat ancaman nonmiliter di luar wewenang instansi pertahanan, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang PERTAHANAN NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

BAB VII

Article 25

BAB VIII

Article 26

Article 27

BAB IX

Article 28

Article 29