Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang PERMOHONAN GRASI

UU Nomor 3 Tahun 1950

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil, yang tidak dapat diubah lagi, orang yang dihukum atau pihak lain dapat memajukan permohonan grasi kepada PRESIDEN.

Article 2

Article 8

Correction

(1) Setelah menerima surat permohonan grasi maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) segera meneruskan surat itu beserta surat pemberitaan dan (salinan) surat keputusan yang bersangkutan dan apabila diadakan pemeriksaan ulangan, juga salinan surat keputusan pengadilan ulangan, kepada Hakim atau Ketua pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. (2) Atas permintaan Hakim atau Ketua pengadilan yang menerima permohonan grasi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka Panitera pengadilan tersebut mengirimkan surat pemberitaan dan (salinan) surat keputusan yang bersangkutan kepada Hakim atau Ketua pengadilan tersebut. (3) Hakim atau Ketua pengadilan itu segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (1) beserta pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. (4) Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam ayat (3) segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (3) beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung INDONESIA. (5) Dalam hal perkara sumir pada Pengadilan Kepolisian (di Republik INDONESIA), Hakim dengan segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (1) beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung INDONESIA. (6) Mahkamah Agung INDONESIA segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (4) dan (5) beserta pertimbangannya kepada Menteri Kehakiman. Mahkamah Agung INDONESIA meminta pertimbangan kepada Jaksa Agung: 1. apabila keputusan pengadilan itu mengenai hukuman mati; 2. apabila Mahkamah Agung INDONESIA membutuhkan pendapat Jaksa Agung tentang kebijaksanaan penuntutan umum; 3. apabila Jaksa Agung sebelumnya mengemukakan keinginannya kepada Mahkamah Agung INDONESIA untuk diminta pertimbangannya. (7) Menteri Kehakiman dengan segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (4) dan (5) beserta pertimbangannya kepada PRESIDEN. (8) Menteri Kehakiman dapat meminta pertimbangan Menteri yang lain tentang permohonan grasi, sebelum meneruskan surat surat tersebut dalam ayat (6) dengan pertimbangannya kepada PRESIDEN.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang PERMOHONAN GRASI

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15