Langsung ke konten utama

Skip to main content

Search Browse APIConnect Claude

UU

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan

UU Nomor 1 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Home Browse Topics Connect Claude API

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

© 2026 Pasal.id. Indonesia's Open Legal Platform

Beranda Jelajahi Topik Hubungkan Claude API

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

Open Original PDF

Table of Contents

BAB IKETENTUAN UMUM
- Article 1
BAB IIPENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN
BAB IIIBENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH
BAB IVPENGGUNAAN LAMBANG KEPALANGMERAHAN INTERNASIONAL
- Article 20
- Article 21
BAB VPALANG MERAH INDONESIA
BAB VIPERAN SERTA MASYARAKAT
- Article 32
BAB VIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIIILARANGAN
- Article 36
BAB IXKETENTUAN PIDANA
BAB XKETENTUAN PERALIHAN
- Article 41
BAB XIKETENTUAN PENUTUP

🔤

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Status

In Force

Source

peraturan.go.id

Bagikan

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi. 2. Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan UNDANG-UNDANG Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik INDONESIA dalam Seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. 3. Lambang Kepalangmerahan adalah simbol Kepalangmerahan yang terdiri atas lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah yang dilindungi berdasarkan Konvensi. 4. Palang Merah INDONESIA yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik. 5. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa. 6. Konflik Bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara. 7. Tanda Pelindung adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pelindung dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan. 8. Tanda Pengenal adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pengenal untuk memberikan ciri dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan. 9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 10. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Article 2

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh: a. pemerintah; dan b. PMI.

Article 3

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan dalam: a. masa damai; dan b. masa Konflik Bersenjata.

Article 4

Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. kemanusiaan; b. kesamaan; c. kenetralan; d. kemandirian; e. kesukarelaan; f. kesatuan; dan g. kesemestaan.

Article 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

BAB III

BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH

BAB IV

PENGGUNAAN LAMBANG KEPALANGMERAHAN INTERNASIONAL

Article 20

Dalam masa damai, petugas Komite Internasional Palang Merah, petugas Federasi Internasional Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta perhimpunan nasional Kepalangmerahan negara lain yang dalam menjalankan tugasnya menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal wajib membawa kartu identitas yang dikeluarkan oleh organisasinya masing-masing dan dikoordinasikan oleh PMI.

Article 21

Dalam hal terjadi Konflik Bersenjata, para pihak yang terlibat dalam pertikaian wajib menghormati dan/atau memberikan pelindungan kepada objek yang menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pelindung sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional.

BAB V

PALANG MERAH INDONESIA

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Article 32

Peran serta masyarakat dalam kegiatan Kepalangmerahan dapat dilakukan dengan cara: a. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana; b. mengawasi kegiatan Kepalangmerahan; c. memberikan masukan terhadap kebijakan Kepalangmerahan; dan d. menyampaikan informasi dan/atau laporan penyalahgunaan lambang dan nama Kepalangmerahan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Article 33

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Kepalangmerahan.

Article 34

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap orang perseorangan, kelompok orang, dan organisasi atau lembaga kemanusiaan lainnya yang terdaftar.

Article 35

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Ketua Umum PMI melaporkan kegiatan Kepalangmerahan kepada PRESIDEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau secara insidental.

BAB VIII

LARANGAN

Article 36

(1) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung selain sebagaimana yang diatur dalam UNDANG-UNDANG ini. (2) Setiap Orang dilarang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. (3) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial. (4) Setiap Orang dilarang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur dalam hukum internasional.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Article 37

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Article 38

Setiap Orang yang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Article 39

(1) Setiap Orang yang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Selain pidana pokok yang dijatuhkan, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa penarikan produk barang yang beredar dari peredaran.

Article 40

Setiap Orang yang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Article 41

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, penggunaan Lambang Kepalangmerahan yang telah digunakan oleh Setiap Orang yang tidak berhak berdasarkan Undang¬Undang ini wajib diganti dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Article 42

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku: a. perhimpunan PMI yang diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Serikat berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 25 Tahun 1950 ditetapkan sebagai PMI berdasarkan UNDANG-UNDANG ini; b. PMI sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan UNDANG-UNDANG ini.

Article 43

Organisasi kemanusiaan lain tetap dapat melaksanakan Kegiatan Kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 44

Pada saat UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Kepalangmerahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini.

Article 45

Peraturan pelaksanaan dari UNDANG-UNDANG ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UNDANG-UNDANG ini diundangkan.

Article 46

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY