PP

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

PP Nomor 42 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

Article 2

BAB III

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

Article 9

Correction

Pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: a. belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat; b. hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat; c. tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi; d. untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat; e. tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan f. tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri.

Article 10

Untuk memperoleh izin pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan izin kepada Menteri secara tertulis dengan dilengkapi: a. salinan izin usaha penyediaan tenaga listrik; b. kesepakatan awal pembelian tenaga listrik; c. neraca daya di wilayah usahanya; d. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan e. angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

(1) Menteri MENETAPKAN izin pembelian tenaga listrik lintas negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10. (2) Izin pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Article 12

Pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara wajib melaporkan pelaksanaan pembelian tenaga listrik lintas negara secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.

Article 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pembelian tenaga listrik lintas negara diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 14

(1) Harga pembelian tenaga listrik lintas negara harus memperhitungkan nilai keekonomian. (2) Harga pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Menteri. (3) Untuk memperoleh persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin pembelian tenaga listrik mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri secara tertulis.

Article 15

Penyaluran tenaga listrik yang diperoleh dari pembelian tenaga listrik lintas negara wajib dioperasikan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 16

Correction

(1) Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau c. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Article 17

Correction

(1) Setiap pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara yang melanggar ketentuan Pasal 7 dikenai sanksi administratif. (2) Setiap pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara yang melanggar ketentuan Pasal 12 atau Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau c. pencabutan izin pembelian tenaga listrik. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri.

Article 18

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a atau Pasal 17 ayat (3) huruf a dikenai paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender. (2) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara, atau pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara. (3) Pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. (4) Pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara, atau pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara telah memenuhi kewajibannya.

Article 19

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c atau Pasal 17 ayat (3) huruf c, dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin pembelian tenaga listrik lintas negara, atau pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara yang tidak mengindahkan sanksi yang telah dikenai sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB IV

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

BAB VI

Article 21