PP

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

PP Nomor 18 Tahun 2007

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan. 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 3. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Article 2

Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

BAB II

SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

Article 5

Correction

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Article 6

Correction

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari: a. kegiatan sponsorship keolahragaan; b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri; c. penggalangan dana; d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan; e. uang pembinaan dari olahragawan profesional; f. kerja sama yang saling menguntungkan; g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari: a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi; b. penyewaan prasarana olahraga; c. jual beli produk sarana olahraga; d. sport labelling; e. iklan . . . e. iklan; f. hak siar olahraga; g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga; h. keagenan; dan i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Article 7

(1) Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah. (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 8

(1) Untuk mendukung pendanaan keolahragaan, Pemerintah dapat membentuk badan usaha keolahragaan milik negara yang berbadan hukum. (2) Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 9

(1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi: a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; b. pembinaan dan pengembangan olahraga; c. pengelolaan keolahragaan; d. pekan dan kejuaraan olahraga; e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga; k. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi; l. pencegahan dan pengawasan doping; m. pemberian penghargaan; n. pelaksanaan pengawasan; dan o. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional. (2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB III . . .

BAB Kesatu

Sumber Pendanaan

Article 5

Correction

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Article 6

Correction

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari: a. kegiatan sponsorship keolahragaan; b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri; c. penggalangan dana; d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan; e. uang pembinaan dari olahragawan profesional; f. kerja sama yang saling menguntungkan; g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari: a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi; b. penyewaan prasarana olahraga; c. jual beli produk sarana olahraga; d. sport labelling; e. iklan . . . e. iklan; f. hak siar olahraga; g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga; h. keagenan; dan i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Article 7

(1) Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah. (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Article 8

(1) Untuk mendukung pendanaan keolahragaan, Pemerintah dapat membentuk badan usaha keolahragaan milik negara yang berbadan hukum. (2) Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kedua

BAB Kedua

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

BAB V

Article 14