PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

PERPRES Nomor 44 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PADA BIDANG USAHA

Article 7

Correction

(1) Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. (2) Dalam hal izin Penanaman Modal untuk Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan Penanam Modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal tersebut, Penanam Modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru, kecuali ditentukan lain yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG.

Article 8

(1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c menjadi Bidang Usaha Terbuka. (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan di kawasan ekonomi khusus, Bidang Usaha tersebut menjadi Bidang Usaha Terbuka kecuali Bidang Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi.

Article 9

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan Penanaman Modal yang bergerak di Bidang Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan tersebut; b. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang diambil alih adalah sebagaimana tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan tersebut; dan/atau c. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Article 10

(1) Dalam hal Penanaman Modal asing melakukan perluasan kegiatan usaha dalam Bidang Usaha yang sama dan perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan penambahan modal melalui penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) dan Penanam Modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalam penambahan modal tersebut, berlaku ketentuan mengenai hak mendahului bagi Penanam Modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. (2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan modal asing melebihi batasan maksimum yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal asing tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum dalam izin penanaman modal dan/atau izin usaha, melalui cara: a. Penanam Modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada Penanam Modal dalam negeri; b. Penanam Modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; atau c. perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki Penanam Modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai treasury stocks, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 37 UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Article 11

Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini tidak mengurangi kewajiban Penanam Modal untuk mematuhi ketentuan dan syarat teknis untuk melakukan kegiatan usaha yang ditetapkan oleh: a. kementerian/lembaga yang secara teknis berwenang di bidang usaha Penanaman Modal; dan/atau b. pemerintah daerah.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

BAB V

Article 13

BAB VI

Article 14

Article 15

Article 16