PERPPU

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

PERPPU Nomor 4 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB V

PENANGANAN KRISIS

Article 20

Correction

(1) Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, KSSK MENETAPKAN: a. langkah-langkah penanganan Krisis termasuk perkiraan kebutuhan biaya penanganan Krisis; b. pemberian FPD kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas oleh Bank INDONESIA yang pembiayaannya dari Pemerintah; c. pemberian bantuan likuiditas kepada LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas oleh Pemerintah; dan d. penambahan modal berupa penyertaan modal sementara kepada bank/LKBB yang mengalami masalah solvabilitas yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPS/Pemerintah. (2) Pendanaan untuk pelaksanaan penanganan Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi beban Pemerintah.

Article 21

(1) Pemberian FPD kepada bank Berdampak Sistemik dalam kondisi Krisis dituangkan dalam perjanjian antara bank dan Bank INDONESIA yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah, yang dilengkapi dengan: a. daftar aset bank dengan nilai taksasi sementara yang menjadi agunan FPD; dan b. rencana kerja bank dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberian FPD. (3) Pengikatan aset bank yang menjadi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bank INDONESIA setelah dokumen agunan lengkap.

Article 22

Bank penerima FPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilarang membagikan dividen dan manfaat finansial lainnya kepada pemegang saham sebelum bank melunasi FPD.

Article 23

Apabila bank tidak dapat melunasi FPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu yang ditetapkan KSSK, Bank INDONESIA menyatakan bank dimaksud sebagai Bank Gagal dan meminta KSSK untuk MEMUTUSKAN kebijakan penanganan Bank Gagal dimaksud.

Article 24

(1)Dalam hal menurut penilaian KSSK kondisi Krisis dapat membahayakan perekonomian nasional, apabila diperlukan, KSSK berdasarkan rekomendasi Gubernur Bank INDONESIA mengusulkan kepada membentuk badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A UNDANG-UNDANG tentang Perbankan. (2)Pelaksanaan penambahan modal berupa penyertaan modal sementara kepada bank/LKBB yang mengalami masalah solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh badan khusus berdasarkan penunjukan KSSK.

Article 25

LPS dan/atau badan khusus untuk dan atas nama Pemerintah menjual saham dari penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan KSSK.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

BAB IV

BAB V

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VI

Article 26

BAB VII

Article 27

BAB VIII

Article 28

Article 29

BAB IX

Article 30

Article 31