PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026 tentang TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PARIWISATA

PERMEN Nomor 2 Tahun 2026

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penanda tangan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. 3. Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. 4. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 5. Unit Pengolah adalah unit kerja pada Kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 6. Politeknik Pariwisata adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian. 7. Badan Pelaksana Otorita Pariwisata yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Otorita adalah satuan kerja di bawah Kementerian. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. 9. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 10. Logo adalah gambar atau huruf sebagai identitas Kementerian. 11. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. 12. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 13. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis adalah aplikasi pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. 14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB 1

Umum

Article 5

Correction

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. Naskah Dinas pengaturan; b. Naskah Dinas penetapan; dan c. Naskah Dinas penugasan.

Article 6

Correction

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. peraturan perundang-undangan; b. peraturan pada Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita; c. pedoman; d. petunjuk teknis; e. instruksi; f. surat edaran; dan g. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.

Article 7

(1) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Naskah Dinas yang bersifat mengatur, memuat kebijakan pokok, dan mengikat secara umum. (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 8

(1) Peraturan pada Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Naskah Dinas yang memuat norma yang mengikat dan berlaku secara internal pada Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita. (2) Tata cara pembentukan peraturan pada Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Article 9

(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Naskah Dinas yang memuat acuan yang bersifat umum. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, atau inspektur yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. (3) Susunan dan bentuk pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 10

(1) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat cara pelaksanaan kegiatan termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya. (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat tinggi pratama sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. (3) Susunan dan bentuk petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 11

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. (3) Susunan dan bentuk instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. konsiderans; c. batang tubuh; dan d. kaki. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 12

(1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, direktur Politeknik Pariwisata, atau direktur utama Badan Pelaksana Otorita sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. (3) Penandatanganan surat edaran yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 13

(1) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan Naskah Dinas yang memuat standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, direktur Politeknik Pariwisata, dan direktur utama Badan Pelaksana Otorita. (3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 2

Naskah Dinas Pengaturan

Article 6

Correction

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. peraturan perundang-undangan; b. peraturan pada Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita; c. pedoman; d. petunjuk teknis; e. instruksi; f. surat edaran; dan g. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.

Article 7

Correction

(1) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Naskah Dinas yang bersifat mengatur, memuat kebijakan pokok, dan mengikat secara umum. (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 8

(1) Peraturan pada Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Naskah Dinas yang memuat norma yang mengikat dan berlaku secara internal pada Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita. (2) Tata cara pembentukan peraturan pada Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Article 9

(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Naskah Dinas yang memuat acuan yang bersifat umum. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, atau inspektur yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. (3) Susunan dan bentuk pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 10

(1) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat cara pelaksanaan kegiatan termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya. (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat tinggi pratama sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. (3) Susunan dan bentuk petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 11

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. (3) Susunan dan bentuk instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. konsiderans; c. batang tubuh; dan d. kaki. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 12

(1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, direktur Politeknik Pariwisata, atau direktur utama Badan Pelaksana Otorita sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. (3) Penandatanganan surat edaran yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 13

(1) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan Naskah Dinas yang memuat standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, direktur Politeknik Pariwisata, dan direktur utama Badan Pelaksana Otorita. (3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 14

(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun dalam bentuk keputusan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, kuasa pengguna anggaran/barang dan pejabat pembuat komitmen, atau pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penandatanganan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. (4) Susunan dan bentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. konsiderans; c. diktum; d. batang tubuh; dan e. kaki. (5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Naskah Dinas Penetapan

Article 14

Correction

(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun dalam bentuk keputusan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, kuasa pengguna anggaran/barang dan pejabat pembuat komitmen, atau pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penandatanganan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. (4) Susunan dan bentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. konsiderans; c. diktum; d. batang tubuh; dan e. kaki. (5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 15

Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas: a. surat perintah; dan b. surat tugas.

Article 16

(1) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan Naskah Dinas yang berisi perintah dari atasan atau pejabat yang berwenang untuk penunjukan sebagai pejabat pelaksana tugas maupun pelaksana harian. (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. (3) Susunan dan bentuk surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 17

(1) Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan Naskah Dinas yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada bawahannya dan/atau pegawai lain untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama berdasarkan lingkup tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. (3) Pejabat yang dapat menandatangani surat tugas atas namanya sendiri hanya Menteri. (4) Susunan dan bentuk surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 1

Umum

Article 18

Correction

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. Naskah Dinas korespondensi internal; dan b. Naskah Dinas korespondensi eksternal.

Article 19

Correction

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. nota dinas; b. memorandum; c. disposisi; dan d. surat undangan internal.

Article 20

(1) Nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi resmi internal antar pejabat di lingkungan unit kerja Kementerian, termasuk direktur Politeknik Pariwisata dan direktur utama Badan Pelaksana Otorita. (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. pimpinan tinggi madya; b. pimpinan tinggi pratama; c. pimpinan Politeknik Pariwisata; dan d. pimpinan Badan Pelaksana Otorita, sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nota dinas dapat ditandatangani oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai ketua tim, secara terbatas dalam lingkup internal unit kerja pimpinan tinggi pratama yang bersangkutan. (4) Susunan dan bentuk nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 21

(1) Memorandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan Naskah Dinas internal yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat di bawahnya untuk menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran atau pendapat kedinasan. (2) Memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. (6) Susunan dan bentuk memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 22

(1) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dan jelas dari pimpinan kepada pejabat struktural maupun pejabat fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti dan/atau menyelesaikan Naskah Dinas yang diterima. (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat di lingkungan Kementerian sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. (3) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan Naskah Dinas yang bersangkutan dan tidak dapat dipisahkan guna proses pemberkasan dan penyusutan Arsip. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 23

(1) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu antara lain dan tidak terbatas pada rapat, upacara, atau forum grup diskusi. (2) Surat undangan internal ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya. (3) Susunan dan bentuk surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 2

Naskah Dinas Korespondensi Internal

Article 19

Correction

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: a. nota dinas; b. memorandum; c. disposisi; dan d. surat undangan internal.

Article 20

Correction

(1) Nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi resmi internal antar pejabat di lingkungan unit kerja Kementerian, termasuk direktur Politeknik Pariwisata dan direktur utama Badan Pelaksana Otorita. (2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. pimpinan tinggi madya; b. pimpinan tinggi pratama; c. pimpinan Politeknik Pariwisata; dan d. pimpinan Badan Pelaksana Otorita, sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nota dinas dapat ditandatangani oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai ketua tim, secara terbatas dalam lingkup internal unit kerja pimpinan tinggi pratama yang bersangkutan. (4) Susunan dan bentuk nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 21

(1) Memorandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan Naskah Dinas internal yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat di bawahnya untuk menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran atau pendapat kedinasan. (2) Memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. (6) Susunan dan bentuk memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 22

(1) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dan jelas dari pimpinan kepada pejabat struktural maupun pejabat fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti dan/atau menyelesaikan Naskah Dinas yang diterima. (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat di lingkungan Kementerian sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. (3) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan Naskah Dinas yang bersangkutan dan tidak dapat dipisahkan guna proses pemberkasan dan penyusutan Arsip. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 23

(1) Surat undangan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu antara lain dan tidak terbatas pada rapat, upacara, atau forum grup diskusi. (2) Surat undangan internal ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya. (3) Susunan dan bentuk surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat undangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 24

Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi: a. surat dinas; dan b. surat undangan eksternal.

Article 25

(1) Surat dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan Naskah Dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian Naskah Dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar Kementerian. (2) Surat dinas ditandatangani oleh Menteri, wakil Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya. (3) Susunan dan bentuk surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 26

(1) Surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan Naskah Dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai di luar Kementerian untuk menghadiri suatu acara kedinasan. (2) Surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri, wakil Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya. (3) Susunan dan bentuk surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (4) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat undangan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 1

Umum

Article 27

Correction

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas: a. surat perjanjian; b. surat pernyataan; c. surat pengantar; d. surat panggilan; e. surat kuasa; f. surat keterangan; g. surat rekomendasi; h. surat tanda tamat pelatihan; i. berita acara; j. pengumuman; k. piagam penghargaan; l. sertifikat; m. laporan; n. telaah staf; o. notula; dan p. prasasti.

Article 28

Correction

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. (2) Jenis surat perjanjian terdiri atas: a. perjanjian dalam negeri, b. perjanjian luar negeri/perjanjian internasional.

Article 29

(1) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a memuat ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan bersifat spesifik, konkret dan terinci yang dilakukan antar lembaga di dalam negeri, baik tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. (3) Perjanjian dalam negeri dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama, perjanjian kerja sama, atau bentuk lainnya sesuai kesepakatan para pihak. (4) Kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan naskah kerja sama yang memuat ketentuan yang bersifat umum, meliputi lebih dari substansi atau materi yang dikerjasamakan, berkesinambungan dalam pelaksanaannya sehingga perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama, atau bentuk lainnya sesuai kesepakatan para pihak. (5) Susunan dan bentuk perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (6) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 30

(1) Perjanjian luar negeri/perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b merupakan kerja sama antara Kementerian dengan mitra kerja luar negeri yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian luar negeri/perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya dengan lembaga pemerintah negara asing, organisasi internasional, organisasi internasional nonpemerintah dan subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. (3) Proses pembuatan perjanjian luar negeri/perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan mengenai penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, dan cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perjanjian internasional.

BAB 2

Surat Perjanjian

Article 28

Correction

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. (2) Jenis surat perjanjian terdiri atas: a. perjanjian dalam negeri, b. perjanjian luar negeri/perjanjian internasional.

Article 29

Correction

(1) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a memuat ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan bersifat spesifik, konkret dan terinci yang dilakukan antar lembaga di dalam negeri, baik tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. (3) Perjanjian dalam negeri dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama, perjanjian kerja sama, atau bentuk lainnya sesuai kesepakatan para pihak. (4) Kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan naskah kerja sama yang memuat ketentuan yang bersifat umum, meliputi lebih dari substansi atau materi yang dikerjasamakan, berkesinambungan dalam pelaksanaannya sehingga perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama, atau bentuk lainnya sesuai kesepakatan para pihak. (5) Susunan dan bentuk perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala; b. batang tubuh; dan c. kaki. (6) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 30

(1) Perjanjian luar negeri/perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b merupakan kerja sama antara Kementerian dengan mitra kerja luar negeri yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian luar negeri/perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya dengan lembaga pemerintah negara asing, organisasi internasional, organisasi internasional nonpemerintah dan subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. (3) Proses pembuatan perjanjian luar negeri/perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan mengenai penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, dan cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perjanjian internasional.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2026 tentang TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PARIWISATA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB 1

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 3

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 4

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

BAB 1

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 2

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB 3

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Keempat

Article 27

BAB 1

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB 2

Article 28

Article 29

Article 30

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB 7