Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang PERUBAHAN AT...

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 825) diubah, sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 11

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas: a. Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi; b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; c. Biro Hukum dan Kerja Sama; d. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat; dan e. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. 2. Judul Bagian Keenam Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article I

Article 11

Article 21

Correction

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan, layanan persidangan, hubungan masyarakat, kearsipan, dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator. 4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 22

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kearsipan, dan pengamanan di lingkungan Kementerian Koordinator; b. pelaksanaan urusan keprotokolan; c. fasilitasi persidangan dan rapat koordinasi; d. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik; e. pelaksanaan urusan ketatausahaan; f. pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. 5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 23

Correction

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan; b. Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. 6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 24

Correction

Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, dan kearsipan di lingkungan Kementerian Koordinator. 7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 25

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan pengamanan di lingkungan Kementerian Koordinator; b. pelaksanaan pengelolaan kearsipan; c. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa; d. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; e. pembinaan sumber daya manusia pengadaan dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; f. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan g. pemantauan pelaksanaan kontrak kerja belanja modal dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa. 8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 26

Correction

Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. 9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 27

Correction

Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan, pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik, ketatausahaan, persuratan, dan fasilitasi persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator. 10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 28

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keprotokolan; b. fasilitasi persidangan dan rapat koordinasi; c. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik; d. pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri Koordinator; e. pengelolaan persuratan; dan f. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyiapan bahan, serta pengelolaan dan pendokumentasian hasil persidangan Kementerian Koordinator. 11. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 29

Correction

Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli; c. Subbagian Protokol dan Persidangan; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. 12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 30

Correction

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Menteri Koordinator. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Sekretaris Kementerian Koordinator, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri Koordinator. (3) Subbagian Protokol dan Persidangan mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan Menteri Koordinator, teknis rapat dan persidangan tingkat menteri, pengelolaan dan pendokumentasian risalah rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator, dan koordinasi teknis dengan protokoler instansi lain. 13. Setelah Bagian Keenam Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 30A

Correction

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kementerian Koordinator.

Article 30B

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan; b. pengelolaan penatausahaan barang milik/kekayaan negara; c. pemantauan dan evaluasi kepatuhan pengelolaan aset; d. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 30C

Correction

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Article 30D

Correction

Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan serta penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kementerian Koordinator.

Article 30E

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30D, Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan keuangan dan pelaksanaan perbendaharaan; b. pengelolaan administrasi gaji, tunjangan kinerja, dan hak keuangan pegawai lainnya; c. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara; dan d. perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, pengamanan, dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara.

Article 30F

Correction

Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana 15. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 146

Correction

Bagan susunan organisasi Kementerian Koordinator tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. 16. Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Article II

Correction

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2026 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN A. Kementerian Koordinator Bidang Pangan Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Biro Keuangan dan Barang Milik Negara B. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pangan Sekretariat Kementerian Koordinator Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Biro Keuangan dan Barang Milik Negara C. Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana D. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana E. Biro Hukum dan Kerja Sama Biro Hukum dan Kerja Sama Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana F. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli Subbagian Protokol dan Persidangan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana G. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana H. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Sekretariat Deputi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Dalam Negeri Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Stabilisasi Harga Pangan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana I. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Sekretariat Deputi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana J. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Sekretariat Deputi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana K. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Sekretariat Deputi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana L. Inspektorat MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Inspektorat Bagian Tata Usaha

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

Article I

Article 11

Article I

Article 11

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 30A

Article 30B

Article 30C

Article 30D

Article 30E

Article 30F

Article 146

Article II