PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2025 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KOPERASI

PERMEN Nomor 11 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Article 6

Correction

(1) Pusat JDIH Kemenkop bertugas melakukan perumusan kebijakan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, pembinaan, pengembangan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH Kemenkop. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH Kemenkop menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH Kemenkop; b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pusat JDIH Kemenkop dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN; c. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Kemenkop; d. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman resmi Pusat JDIHN; e. pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diunggah oleh anggota JDIH Kemenkop; f. pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran, serta pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; g. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemenkop; h. pelayanan dan penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum bidang perkoperasian; i. pelaksanaan sosialisasi regulasi dan bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan JDIH Kemenkop; dan j. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan JDIH Kemenkop. SM.1 SM.2 SM.3 SM

Article 7

(1) Anggota JDIH Kemenkop bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh unit kerja di lingkungan Kemenkop. (2) Anggota JDIH Kemenkop dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja anggota JDIH Kemenkop; b. pemanfaatan sistem Informasi Hukum Kemenkop yang dikoordinasikan oleh pusat JDIH Kemenkop; c. penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan unit kerja masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas anggota JDIH Kemenkop; d. penyediaan sumber daya manusia; dan e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pusat JDIH Kemenkop.

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Article 8

Correction

(1) JDIH Kemenkop mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum. (2) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Kemenkop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Hukum di bidang perkoperasian meliputi: a. Peraturan Perundang-undangan; b. peraturan kebijakan berupa Instruksi PRESIDEN dan Keputusan PRESIDEN; c. produk hukum dan instrumen hukum; d. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan peradilan lain atau yurisprudensi; e. monografi hukum; dan f. rancangan Peraturan Perundang-undangan. (3) Informasi Hukum yang dikelola dalam JDIH Kemenkop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. artikel hukum; dan/atau b. Informasi Hukum lain. (4) Produk hukum dan instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan produk hukum dan instrumen hukum yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri atau pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkop meliputi: a. keputusan; b. surat edaran; c. instruksi; d. petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis; SM.1 SM.2 SM.3 SM e. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan; f. pedoman; dan g. nota kesepahaman bersama, nota kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, perjanjian dalam negeri, dan perjanjian internasional. (5) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), JDIH Kemenkop dapat mengelola: a. naskah akademik dan naskah urgensi rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perkoperasian; b. rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perkoperasian; c. Peraturan Perundang-undangan bidang lain; d. Peraturan Perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris; e. hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang- undangan di bidang perkoperasian; f. artikel hukum; g. buku hukum; h. Dokumen dan Informasi Hukum mengenai layanan advokasi dan bantuan hukum koperasi; dan i. Dokumentasi dan Informasi Hukum lainnya.

Article 9

(1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH Kemenkop dilakukan melalui: a. manual; dan b. elektronik. (2) Pengelolaan melalui manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk Dokumen Hukum berupa media rekam kertas. (3) Pengelolaan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk Dokumen Hukum yang telah dialihmediakan.

Article 10

(1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH Kemenkop melalui manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sarana pengelolaan perpustakaan hukum JDIH Kemenkop. (2) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH Kemenkop melalui elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengunggah Dokumen Hukum ke dalam laman resmi JDIH Kemenkop www.jdih.kop.go.id. (3) Pusat JDIH Kemenkop mengunggah Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatangani atau diundangkan. (4) Salinan Dokumen Hukum yang ditetapkan di lingkungan Kemenkop dan tidak ditandatangani secara elektronik dilakukan autentikasi oleh Kepala Biro yang melaksanakan tugas di bidang hukum sebelum diunggah pada JDIH Kemenkop. SM.1 SM.2 SM.3 SM (5) Format autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 11

(1) Untuk mendukung pengelolaan JDIH Kemenkop, Sekretaris Kemenkop membentuk dan MENETAPKAN tim teknis pengelola JDIH Kemenkop. (2) Tim teknis pengelola JDIH Kemenkop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Pusat JDIHN; b. pusat JDIH Kemenkop; dan c. anggota JDIH Kemenkop;

Article 12

Standar pengelolaan JDIH Kemenkop dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai standar pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Article 17

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengelolaan JDIH bidang koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 18

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SM.1 SM.2 SM.3 SM Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2025 MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA, Œ FERRY JOKO YULIANTONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж SM.1 SM.2 SM.3 SM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOPERASI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI FORMAT LAPORAN PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN KETENTUAN PENGUNGGAHAN SALINAN DOKUMEN HUKUM YANG TELAH DIAUTENTIKASI A. Format Laporan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koperasi KETENTUAN SALINAN 1. Mencantumkan kata “SALINAN” pada pojok kanan atas, ukuran huruf 16, jenis huruf Calibri 2. Pada bagian pengundangan Menteri dengan mencantumkan TTD 3. Melakukan Autentikasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Menuliskan pada pojok kiri bawah Salinan sesuai dengan aslinya B. PERMASALAHAN DAN KENDALA LAPORAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) A. PROFIL ANGGOTA JDIH 1. Anggota JDIH : (Nomenklatur Sekretariat/Deputi/LPDB Koperasi) 2. Nama Tim Teknis : (Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat/ Deputi/BLU) 3. NIP : 4. Pangkat/Golongan : 5. Jabatan : 6. Nomor Telepon : 7. E-mail : 8. Koleksi Dokumen : Bulan ... (NamaBulan) Tahun ... 9. Jumlah Koleksi Dokumen: ... (terbilang) Dokumen 10. Jenis Dokumen : (Rincian) NO. JENIS DOKUMEN JENIS NOMOR TAHUN TENTANG I. PRODUK HUKUM 1) Peraturan Perundang-undangan (UU, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, Peraturan Menteri) 2) Keputusan Menteri 3) Keputusan Sekretaris Kementerian 4) Instruksi Menteri 5) Surat Edaran 6) Petunjuk pelaksanaan atau Petunjuk teknis II. MONOGRAFI HUKUM 1) Artikel Hukum 2) Majalah Hukum III INSTRUMEN HUKUM 1) Naskah Akademik, Naskah Urgensi 2) Nota Kesepahaman Bersama, Perjanjian Kerja Sama IV DOKUMEN DAN INFORMAS HUKUM LAIN *Coret yang tidak SM.1 SM.2 SM.3 SM Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dokumen Hukum di unit masing-masing antara lain: (Berikan uraian dan penjelasan singkat mengenai kendala yang dialami) NO. URAIAN PERMASALAHAN DAN KENDALA

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2025 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KOPERASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

BAB VI

Article 14

Article 15

BAB VII

Article 16

BAB VIII

Article 17

Article 18