Peraturan Menteri Nomor 129-pmk-08-2011 Tahun 2011 tentang PENGGUNAAN PROYEK SEBAGAI DASAR PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 2. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Proyek/Kegiatan yang selanjutnya disebut Proyek adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. 4. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Menteri adalah Menteri Keuangan. 8. Daftar Proyek adalah daftar yang memuat data Proyek tahun berjalan yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

(1) Proyek yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN adalah Proyek yang telah mendapat alokasi dalam APBN. (2) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Proyek yang dibiayai melalui belanja modal rupiah murni. (3) Jenis Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembangunan; dan b. pengadaan.

(1) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan permintaan usulan Daftar Proyek yang dibutuhkan sebagai dasar penerbitan SBSN kepada Direktur Jenderal Anggaran setelah UNDANG-UNDANG tentang APBN disahkan. (2) Daftar Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan: a. nama Kementerian/Lembaga; b. jenis Proyek; c. nilai Proyek; dan d. lokasi Proyek.

(1) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan usulan Daftar Proyek kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan penggunaan Proyek sebagai dasar penerbitan SBSN sesuai dengan kebutuhan penerbitan SBSN, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran. (2) Dalam hal Menteri menyetujui usulan Proyek yang tercantum dalam Daftar Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan persetujuan Menteri kepada Direktur Jenderal Anggaran. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Kementerian/Lembaga yang proyeknya akan dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN tentang rencana penggunaan Proyek Kementerian/Lembaga sebagai dasar penerbitan SBSN.

(1) Menteri MENETAPKAN Daftar Proyek yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN yang antara lain meliputi nama Kementerian/Lembaga, jenis, jumlah, dan lokasi Proyek, dengan mencantumkan nilai keseluruhan Proyek paling kurang sebesar nilai nominal SBSN yang diterbitkan. (2) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri, dengan salinan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (3) Penetapan Proyek sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap kali penerbitan SBSN.

(1) Pengelolaan Proyek yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN dan telah selesai pengerjaannya, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sampai dengan waktu jatuh tempo SBSN, Proyek yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN tidak dapat: a. dipindahtangankan; dan/atau b. dihapuskan. (3) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan karena alasan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi kahar (force majeure) yang mengakibatkan rusaknya/musnahnya Proyek yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. (5) Kondisi kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada: a. bencana alam; b. kebakaran; c. banjir; d. pemogokan umum; e. perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan); f. pemberontakan; g. revolusi; h. makar; i. huru-hara; j. terorisme; dan k. wabah/epidemic yang diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal diperlukan Menteri dapat meminta laporan perkembangan pelaksanaan Proyek kepada Kementerian/ Lembaga. (2) Permintaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling kurang: a. perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik Proyek; dan b. perkembangan realisasi penyerapan dana.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id