PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 121 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai

PERMEN Nomor 121 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Article 5

Balai Laboratorium Bea dan Cukai diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yang terdiri atas: a. Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I; dan b. Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II.

Article 6

Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I terdiri atas: a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; b. Seksi Teknis Laboratorium; c. Seksi Penjaminan Mutu Laboratorium; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 7

(1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan risiko, komunikasi publik, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin. (2) Seksi Teknis Laboratorium mempunyai tugas melakukan pelaksanaan asistensi teknis dan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, serta pengelolaan, pemeliharaan, perawatan sarana laboratorium, dan perencanaan pengadaan peralatan khusus yang berkaitan dengan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang. (3) Seksi Penjaminan Mutu Laboratorium mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas sistem manajemen laboratorium berdasarkan standar internasional, pelaksanaan standardisasi dan pembakuan metode pengujian barang, pelaksanaan pengendalian mutu pengujian barang, pelaksanaan analisis hasil dan/atau metode atas pengujian barang, pelaksanaan pengembangan metode pengujian dan/atau identifikasi barang, serta penyiapan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga nasional dan/atau internasional di bidang pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai.

Article 8

Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II terdiri atas: a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; b. Seksi Teknis Laboratorium; c. Seksi Penjaminan Mutu Laboratorium; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 9

(1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan risiko, komunikasi publik, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin. (2) Seksi Teknis Laboratorium mempunyai tugas melakukan pelaksanaan asistensi teknis dan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, serta pengelolaan, pemeliharaan, perawatan sarana laboratorium, dan perencanaan pengadaan peralatan khusus yang berkaitan dengan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang. (3) Seksi Penjaminan Mutu Laboratorium mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas sistem manajemen laboratorium berdasarkan standar internasional, pelaksanaan standardisasi dan pembakuan metode pengujian barang, pelaksanaan pengendalian mutu pengujian barang, pelaksanaan analisis hasil dan/atau metode atas pengujian barang, pelaksanaan pengembangan metode pengujian dan/atau identifikasi barang, serta penyiapan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga nasional dan/atau internasional di bidang pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Article 10

(1) Pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Laboratorium Bea dan Cukai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat struktural eselon III, atau pejabat pengawas atau pejabat struktural eselon IV yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri. (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (6) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a. ketua tim; dan b. anggota tim. (7) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berasal dari pejabat fungsional atau pejabat struktural yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. (8) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. (9) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berasal dari pejabat fungsional, pejabat struktural, atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. (10) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 11

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI

TATA KERJA

Article 13

(1) Setiap unsur di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (2) Setiap unsur di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) Setiap unsur di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai. (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Article 15

Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur yang membidangi teknis kepabeanan pada Direktorat Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Article 16

Setiap unsur di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Article 17

Setiap unsur di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing- masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan serta dengan instansi lain di luar Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas masing-masing.

Article 18

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 19

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Article 20

Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya: a. secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur yang membidangi kepatuhan internal pada Direktorat Jenderal; dan b. secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Article 21

(1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi atau pejabat terkait di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai. (2) Unit organisasi atau pejabat yang terkait harus memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

Article 22

(1) Perubahan atas tugas, fungsi, nama, kelas, susunan organisasi, dan tata kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (2) Perubahan atas pembina administrasi, wilayah operasi, dan Satuan Pelayanan Balai Laboratorium Bea dan Cukai sepanjang tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja anggaran, ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI NAMA, KELAS, LOKASI, INSTANSI VERTIKAL PEMBINA ADMINISTRASI, WILAYAH OPERASI, DAN SATUAN PELAYANAN BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI NO. NAMA KELAS LOKASI INSTANSI VERTIKAL PEMBINA ADMINISTRASI WILAYAH OPERASI SATUAN PELAYANAN 1. Balai Laboratorium Bea dan Cukai Medan I Medan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara 3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau 4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat 5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur 1. Laboratorium Bea dan Cukai Banda Aceh 2. Laboratorium Bea dan Cukai Pekanbaru 3. Laboratorium Bea dan Cukai Teluk Bayur 4. Laboratorium Bea dan Cukai Batam 5. Laboratorium Bea dan Cukai Kuala Tanjung 6. Laboratorium Bea dan Cukai Tanjung Pandan 7. Laboratorium Bea dan Cukai Dumai 8. Laboratorium Bea dan Cukai Jambi NO. NAMA KELAS LOKASI INSTANSI VERTIKAL PEMBINA ADMINISTRASI WILAYAH OPERASI SATUAN PELAYANAN 6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau 7. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam 9. Laboratorium Bea dan Cukai Palembang 10. Laboratorium Bea dan Cukai Lampung 2. Balai Laboratorium Bea dan Cukai Jakarta I Jakarta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta 1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten 3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta 4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat 5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat 6. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok 7. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta 1. Laboratorium Bea dan Cukai Tanjung Priok 2. Laboratorium Bea dan Cukai Soekarno Hatta 3. Laboratorium Bea dan Cukai Merak 4. Laboratorium Bea dan Cukai Bandung 5. Laboratorium Bea dan Cukai Pontianak 6. Laboratorium Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru 7. Laboratorium Bea dan Cukai Cikarang NO. NAMA KELAS LOKASI INSTANSI VERTIKAL PEMBINA ADMINISTRASI WILAYAH OPERASI SATUAN PELAYANAN 3. Balai Laboratorium Bea dan Cukai Surabaya I Surabaya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I 3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II 4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur 5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan 6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur 7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara 8. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan 9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku 1. Laboratorium Bea dan Cukai Tanjung Emas 2. Laboratorium Bea dan Cukai Sampit 3. Laboratorium Bea dan Cukai Pangkalan Bun 4. Laboratorium Bea dan Cukai Banjarmasin 5. Laboratorium Bea dan Cukai Kotabaru 6. Laboratorium Bea dan Cukai Balikpapan 7. Laboratorium Bea dan Cukai Ngurah Rai 8. Laboratorium Bea dan Cukai Bitung 9. Laboratorium Bea dan Cukai Pantoloan 10. Laboratorium Bea dan Cukai Gresik NO. NAMA KELAS LOKASI INSTANSI VERTIKAL PEMBINA ADMINISTRASI WILAYAH OPERASI SATUAN PELAYANAN 10. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI A. BAGAN ORGANISASI BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS I B. BAGAN ORGANISASI BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI