Peraturan Menteri Nomor p-47-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN

Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. Panitia Tata Batas Luar Kawasan Hutan; b. Panitia Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan; dan c. Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan.

Panitia Tata Batas Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari: a. Bupati/Walikota sebagai ketua merangkap anggota; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota untuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menangani urusan kawasan hutan konservasi sebagai sekretaris merangkap anggota untuk kawasan hutan konservasi; c. unsur Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sebagai anggota; d. unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, sebagai anggota; e. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai anggota; f. Camat setempat, sebagai anggota; dan g. Kepala Desa/Lurah setempat, sebagai anggota.

(1) Penyelenggaraan penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan yang berimpit dengan batas luar kawasan hutan yang belum ditata batas, dilakukan oleh pemegang izin yang bersangkutan serta hasilnya dinilai dan disahkan oleh Panitia Tata Batas Luar Kawasan Hutan. (2) Penyelenggaraan penataan batas izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berimpit dengan batas luar kawasan hutan yang belum ditata batas, dilakukan oleh pemohon yang bersangkutan serta hasilnya dinilai dan disahkan oleh Panitia Tata Batas Luar Kawasan Hutan. (3) Hasil tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekaligus merupakan batas luar kawasan hutan.

Panitia Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari: a. Bupati/Walikota sebagai ketua merangkap anggota; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menangani urusan hutan konservasi sebagai sekretaris merangkap anggota untuk hutan konservasi; c. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebagai anggota; dan d. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, sebagai anggota.

(1) Penyelenggaraan penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan yang berimpit dengan batas fungsi kawasan hutan yang belum ditata batas, dilakukan oleh pemegang izin yang bersangkutan serta hasilnya dinilai dan disahkan oleh Panitia Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan. (2) Penyelenggaraan penataan batas izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berimpit dengan batas fungsi kawasan hutan yang belum ditata batas, dilakukan oleh pemohon yang bersangkutan serta hasilnya dinilai dan disahkan oleh Panitia Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan. (3) Hasil tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekaligus merupakan batas fungsi kawasan hutan.

Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari: a. Bupati/Walikota sebagai ketua merangkap anggota; b. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menangani urusan hutan konservasi sebagai sekretaris merangkap anggota; c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, sebagai anggota; d. unsur Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sebagai anggota; e. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai anggota; f. unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, sebagai anggota; g. unsur Distrik/Sub Distrik Navigasi setempat, sebagai anggota; h. unsur Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan, sebagai anggota; i. unsur Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perhubungan, sebagai anggota; j. Camat setempat, sebagai anggota; dan k. Kepala Desa/Kelurahan setempat, sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panitia Tata Batas berwenang: a. MENETAPKAN trayek batas kawasan hutan; b. menentukan langkah penyelesaian terhadap masalah-masalah terkait hak-hak atas lahan/tanah di sepanjang trayek batas dan hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan; c. menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan; dan d. mengesahkan hasil tata batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.

(1) Keputusan rapat Panitia Tata Batas sah apabila disetujui dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan 1 (satu) anggota Panitia lainnya. (2) Dalam hal terdapat anggota Panitia Tata Batas tidak menyetujui keputusan rapat, anggota yang bersangkutan wajib menyampaikan alasan yang dituangkan dalam dokumen tata batas. (3) Dalam hal keputusan rapat Panitia Tata Batas tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh ketua, sekretaris, atau Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja melaporkan hasil rapat kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan untuk mendapat keputusan. (4) Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja menyetujui atau menolak hasil rapat Panitia Tata Batas. (5) Dalam hal Gubernur menolak hasil rapat Panitia Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja melaporkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. (6) Berdasarkan laporan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja memberikan keputusan.