PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-14 Tahun 2022 tentang AKREDITASI PENYELENGGARA PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TRANSPORTASI DARAT

PERMEN Nomor pm-14 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Akreditasi adalah pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu penyelenggara pelatihan telah memenuhi standar mutu dalam menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia bidang transportasi darat. 2. Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi adalah penyelenggara pelatihan pada instansi pemerintah atau swasta yang telah mendapatkan akreditasi dari Menteri. 3. Penyelenggara Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi Darat yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pelatihan adalah satuan unit organisasi penyelenggara fungsi pelatihan bagi sumber daya manusia bidang transportasi darat, pada instansi pemerintah maupun swasta. 4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. 5. Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi Darat adalah sumber daya manusia yang mencakup fungsi sebagai regulator, penyedia jasa, dan tenaga kerja bidang transportasi darat. 6. Pelatihan adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi. 7. Sertifikat Akreditasi adalah sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti yang diberikan kepada penyelenggara pelatihan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 11. Direktorat Teknis adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 12. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. 13. Pusat adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat.

BAB III

AKREDITASI PENYELENGGARA PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TRANSPORTASI DARAT

Article 3

Correction

(1) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Badan melakukan Akreditasi. (2) Menteri melalui Kepala Badan memberikan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Keputusan Menteri dan Sertifikat Akreditasi. (3) Akreditasi pelatihan sumber daya manusia bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Akreditasi Penyelenggara Pelatihan; dan b. Akreditasi program pelatihan.

Article 4

(1) Akreditasi Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperoleh berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pimpinan penyelenggara pelatihan kepada Menteri melalui Kepala Badan. (3) Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan melampirkan dokumen: a. izin penyelenggara pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. struktur organisasi dan daftar susunan pengurus; c. surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan; d. pedoman, panduan, dan buku pendukung pelaksanaan program pelatihan; e. kurikulum, silabus, metode pembelajaran, modul, dan bahan ajar; f. daftar sarana, prasarana, dan peralatan praktek; dan g. daftar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk pelatihan. (4) Badan melakukan verifikasi terhadap permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Badan mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan akreditasi dan ditindaklanjuti dengan visitasi. (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan belum lengkap, Badan memberikan surat pemberitahuan pemenuhan kelengkapan berkas kepada pemohon. (7) Surat permohonan akreditasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

(1) Akreditasi Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui penilaian berdasarkan unsur: a. organisasi dan kepemimpinan; b. manajemen sumber daya manusia; c. kemitraan dan hubungan pemangku kepentingan; d. manajemen pelayanan; e. manajemen mutu; f. hasil kinerja utama; dan g. manajemen pengetahuan dan inovasi. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g dikecualikan terhadap Penyelenggara Pelatihan yang baru berdiri. (3) Kepala Badan MENETAPKAN Mekanisme dan tata cara penilaian akreditasi Penyelenggara Pelatihan. (4) Pelaksanaan penilaian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim akreditasi. (5) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Article 6

(1) Hasil penilaian akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam berita acara yang memuat hasil: a. terakreditasi; atau b. tidak terakreditasi (2) Hasil penilaian terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. akreditasi A diberikan kepada penyelenggara pelatihan yang memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan memiliki fasilitas e-learning dengan tingkat kelulusan uji kompetensi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari peserta pelatihan yang berbasis kompetensi pada setiap pelatihan yang diselenggarakan; b. akreditasi B diberikan kepada penyelenggara pelatihan yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kecuali unsur kemitraan dan hubungan pemangku kepentingan dan kelulusan uji kompetensi mencapai 50% (lima puluh persen) dari peserta pelatihan yang berbasis kompetensi pada setiap pelatihan yang diselenggarakan; dan c. akreditasi C diberikan kepada penyelenggara pelatihan yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kecuali unsur kemitraan dan hubungan pemangku kepentingan, dan unsur manajemen pengetahuan dan inovasi.

Article 7

(1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Menteri melalui Kepala Badan mengeluarkan Keputusan Menteri dan Sertifikat Akreditasi. (2) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Penyelenggara Pelatihan dinyatakan tidak terakreditasi, Kepala Badan mengeluarkan surat pemberitahuan tidak terakreditasi. (3) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 8

(1) Sertifikat Akreditasi Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. (2) Penyelenggara Pelatihan terakreditasi dapat mengajukan Akreditasi kembali paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa akreditasi berakhir.

Article 9

Penyelenggara Pelatihan yang telah terakreditasi, dapat mengajukan permohonan peningkatan Akreditasi paling cepat 1 (satu) tahun setelah penetapan status akreditasi.

Peraturan Menteri Nomor pm-14 Tahun 2022 tentang AKREDITASI PENYELENGGARA PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TRANSPORTASI DARAT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

Article 16

BAB VII

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VIII

Article 20

BAB IX

Article 21