Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2024
MENTERI DALAM NEGERI
ttd.
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2024
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 58
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN
I.
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN A. Penggunaan Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan menggunakan pendekatan volume Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi.
B. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan dilaksanakan secara sistematis dengan dalam tabel berikut:
No.
Hasil Kerja Volume Hasil Kerja SKR Jenjang Kontribusi Kebutuhan
1. Penerbitan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan … 816,99 ahli pertama 0,47 … ahli muda 0,35 … ahli madya 0,18 … ahli utama 0,00 …
2. Skema kerja sistem/pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan … 250,58 ahli pertama 0,31 … ahli muda 0,28 … ahli madya 0,25 … ahli utama 0,16 …
3. Format rumusan layanan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan melalui media informasi, (online maupun offline)
… 271,94 ahli pertama 0,32 … ahli muda 0,26 … ahli madya 0,23 … ahli utama 0,19 …
4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan … 213,92 ahli pertama 0,31 … ahli muda 0,28 … ahli madya 0,24 … ahli utama 0,17 …
5. Laporan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan … 228,80 ahli pertama 0,41 … ahli muda 0,31 …
Nonperizinan, baik administrasi, pelaksanaan, maupun pengawasan ahli madya 0,20 … ahli utama 0,08 …
Keterangan
1. Hasil Kerja Hasil Kerja berupa:
a) Penerbitan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan Menginformasikan setiap kegiatan Jabatan Fungsional Penata Perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan standarisasi pelayanan berbasis wilayah maupun berbasis urusan, pemeriksaan keabsahan dokumen syarat, analisis kelayakan dokumen pengajuan, perumusan usulan keputusan permohonan, analisis penerbitan pelayanan, penyesuaian data kelayakan survei lapangan dalam penerbitan, pengkajian konsep keputusan atas permohonan, serta evaluasi hasil penerbitan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.
b) Skema kerja sistem/pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan Menginformasikan setiap kegiatan Jabatan Fungsional Penata Perizinan yang berhubungan dengan penyusunan skema dinamis berbasis wilayah pengguna layanan serta berbasis urusan/sektor, penyusunan skema dan konsep masukan teknis biaya penyelenggaraan pelayanan, penyusunan prosedur instruksi kerja pelayanan, penyusunan bisnis proses/prosedur pengembangan sistem pelayanan terintegrasi, penyusunan maklumat pelayanan, penyusunan rencana kerja sama antar penyelenggara layanan, penyusunan rekomendasi rentang waktu penyelesaian produk layanan, analisis kebutuhan pengembangan sistem pelayanan terintegrasi, analisis hasil evaluasi sistem terintegrasi, analisis kebutuhan penyelenggaraan pelayanan sesuai segmentasi pengguna layanan, desain area lokasi dalam rangka penyelenggaraan secara bergerak (mobile), perumusan standar pelayanan, perumusan bisnis proses/prosedur layanan konsultasi, pengaduan sistem pelayanan secara online maupun offline, penyusunan perkiraan kebutuhan biaya keluaran atas proses pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan, evaluasi pengembangan sistem pelayanan terintegrasi, analisis pelayanan, mengevaluasi pelayanan, analisis pemberian sanksi pelanggaran penyelenggaraan pelayanan, evaluasi hasil pelaksanaan pelayanan, merumuskan konsep penghargaan bagi sumber daya manusia pelayanan, analisis hambatan pada saat pemberian pelayanan, evaluasi standar pelayanan termasuk akses layanan, pengkajian kebutuhan biaya keluaran atas proses layanan, pengkajian kebutuhan penyelenggaraan pelayanan, serta pengkajian bisnis proses/prosedur sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.
c) Format rumusan layanan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan melalui media informasi (online maupun offline) Menginformasikan setiap kegiatan Jabatan Fungsional Penata Perizinan yang berhubungan dengan identifikasi konsultasi jenis pelayanan pada media informasi publik, konsultasi pelayanan baik secara online maupun offline, penyuluhan pelayanan, identifikasi
kebutuhan alat peraga penyelenggaraan pelayanan, analisis permasalahan pelayanan, perumusan rekomendasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pelayanan, perumusan konten informasi pelayanan dalam bentuk elektronik dan nonelektronik, perancangan area lokasi dalam rangka penyelenggaraan pelayananan secara bergerak (mobile), perumusan alternatif penyelesaian permasalahan konsultasi pelayanan, analisis permasalahan penyelenggaraan pelayanan, evaluasi hasil rekomendasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pelayanan, advokasi teknis pelayanan, perumusan hasil advokasi teknis pelayanan, perumusan hasil mediasi, konsiliasi, atau ajudikasi pelayanan, pengkajian akses informasi penyelenggaraan pelayanan dalam mempermudah dan mempercepat layanan, perumusan risalah informasi baru dalam penyelenggaraan pelayanan secara kebijakan/regulasi dan faktual, serta evaluasi hasil layanan konsultasi, pengaduan dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
d) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan Menginformasikan setiap kegiatan Jabatan Fungsional Penata Perizinan yang berhubungan dengan perumusan tatacara partisipasi masyarakat dalam pelayanan, pemetaan permasalahan partisipasi terhadap pelayanan, penyusunan instrumen SKM, pelaksanaan SKM terhadap pelayanan, penyusunan laporan mediasi, konsultasi, atau ajudikasi pelayanan, penyusunan tanggapan atas pengaduan masyarakat pada pelayanan, penyusunan laporan hasil pemetaan pelanggaran pelayanan, penyusunan format Hasil SKM terhadap pelayanan, analisis kepatuhan masyarakat pada prosedur pelayanan, analisis indeks kemudahan berusaha dalam penyelenggaraan, analisis pengaduan langsung pelayanan, analisis kepatuhan masyarakat pada prosedur pelayanan, perumusan konsep rencana tindak lanjut pengaduan masyarakat, perumusan konsep penyelesaian sengketa penyelenggaraan pelayanan, analisis data indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan, perumusan metode pencegahan praktik percaloan pelayanan, analisis hasil SKM dalam penyelenggaraan pelayanan, analisis dukungan masyarakat terhadap aktivitas pelayanan, pelaksanaan mediasi, konsiliasi, atau ajudikasi pelayanan, evaluasi hasil rekomendasi penyelesaian permasalahan pelayanan, evaluasi kualitas produk layanan, perumusan metode daya saing wilayah pelayanan, pengkajian kebutuhan penyelenggaraan pelayanan, pengkajian dampak pelayanan yang diberikan terhadap kualitas kehidupan masyarakat, perumusan konsep hasil konsultasi, pengaduan, dan tuntutan yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi dalam pelayanan, serta pengkajian perubahan daya saing wilayah terhadap pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.
e) Laporan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan baik administrasi, pelaksanaan maupun pengawasan.
Menginformasikan setiap kegiatan Jabatan Fungsional Penata Perizinan yang berhubungan dengan identifikasi data pelayanan secara administrasi, pelaksanaan dan pengawasan, penyusunan dan klasifikasi dokumen pelayanan berdasarkan wilayah dan urusan/sektor, identifikasi hasil data administrasi, pelaksanaan, pengawasan layanan konsultasi, pengaduan, tuntutan, dan sengketa penyelenggaraan layanan, klasifikasi data dokumen secara administrasi, pelaksanaan, pengawasan penyelenggaraan layanan
serta standar, penyusunan peta data perkembangan kemudahan usaha dan daya saing penyelenggaraan layanan, perumusan konsep laporan berkala secara administrasi, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan, pengidentifikasian kebutuhan pendataan jabatan fungsional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, penyusunan konsep laporan secara administasi, pelaksanaan, pengawasan pada pengelolaan konsultasi, pengaduan, tuntutan dan sengketa penyelenggaraan layanan, pendampingan analisis hasil laporan secara administrasi, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan layanan, perumusan program kerja tahunan, pelaporan administrasi, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan layanan, perumusan konsep mutu standar secara administrasi, pelaksanaan, pengawasan penyelenggaraan layanan, penyusunan konsep kebutuhan pendataan jabatan fungsional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan, penyusunan rekomendasi hasil laporan secara administrasi, pelaksanaan, pengawasan penyelenggaraan layanan, perumusan instrumen laporan secara administrasi, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan layanan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan secara administrasi, pelaksanaan dan pengawasan pengajuan Perizinan pada sistem terintegrasi, analisis hasil laporan secara administrasi, pelaksanaan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan pada sistem terintegrasi, perumusan metode penyelesaian dan tuntutan gugatan dalam penyelenggaraan layanan, perumusan rekomendasi hasil laporan secara berkala dalam penyelenggaraan layanan, evaluasi hasil laporan berkala/tahunan penyelenggaraan layanan, pengkajian kebutuhan pendataan jabatan fungsional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan, perumusan laporan secara administrasi, pelaksanaan, dan pengawasan hasil penyelenggaraan layanan, pengkajian rumusan mitigasi risiko secara administrasi, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan, perumusan kebutuhan pendataan secara nasional jabatan fungsional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.
2. Volume Hasil Kerja Menentukan volume Hasil Kerja dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume Beban Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis, tujuan, dan dinamika organisasi.
Langkah identifikasi volume Hasil Kerja pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Perizinan, sebagai berikut:
a) jumlah penerbitan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan yang meliputi:
1) dokumen pelaksanaan standarisasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dinamis berbasis wilayah pengguna layanan;
2) dokumen pelaksanaan standarisasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan berbasis urusan/sektor;
3) dokumen pemeriksaan keabsahan dokumen syarat Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
4) dokumen hasil analisis kelayakan dokumen pengajuan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
5) dokumen hasil perumusan usulan keputusan permohonan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
6) dokumen hasil analisis penerbitan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
7) dokumen pemeriksaan kesesuaian data kelayakan survei lapangan dalam penerbitan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
8) dokumen pengkajian konsep keputusan atas permohonan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan; dan 9) dokumen evaluasi hasil penerbitan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.
b) jumlah skema kerja sistem/pengembangan sistem Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan yang meliputi:
1) dokumen skema pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dinamis berbasis wilayah pengguna layanan serta berbasis urusan/sektor;
2) dokumen skema dan konsep masukan teknis biaya penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan NonPerizinan;
3) dokumen format prosedur instruksi kerja pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
4) dokumen bisnis proses/prosedur pengembangan sistem Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
5) dokumen maklumat pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
6) dokumen rencana kerja sama antar penyelenggara layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
7) dokumen rekomendasi rentang waktu penyelesaian produk layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
8) dokumen analisis kebutuhan pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
9) dokumen analisis hasil evaluasi sistem Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
10) dokumen analisis kebutuhan penyelenggaraan pelayanan sesuai segmentasi pengguna layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
11) dokumen perancangan/desain area lokasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan secara bergerak (mobile);
12) dokumen perumusan standar pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
13) dokumen perumusan bisnis proses/prosedur layanan konsultasi, pengaduan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan secara online maupun offline;
14) dokumen perkiraan kebutuhan biaya keluaran atas proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15) dokumen evaluasi pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
16) dokumen analisis pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
17) dokumen analisis pemberian sanksi pelanggaran penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
18) dokumen evaluasi hasil pelaksanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
19) dokumen perumusan konsep penghargaan bagi sumber daya manusia pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
20) dokumen analisis hambatan pada saat pemberian pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
21) dokumen evaluasi standar pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan termasuk akses layanan;
22) dokumen pengkajian kebutuhan biaya keluaran atas proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Non Perizinan;
23) dokumen pengkajian kebutuhan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan; dan 24) dokumen pengkajian bisnis proses/prosedur sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.
c) jumlah format rumusan layanan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan melalui media informasi, (online maupun offline) yang meliputi:
1) dokumen hasil identifikasi konsultasi jenis pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada media informasi publik;
2) frekuensi/dokumen hasil konsultasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan baik secara online maupun offline;
3) frekuensi/dokumen hasil penyuluhan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
4) dokumen hasil identifikasi kebutuhan alat peraga penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
5) dokumen hasil analisis permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
6) dokumen perumusan rekomendasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
7) dokumen perumusan konten informasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dalam bentuk elektronik;
8) dokumen perumusan konten informasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dalam bentuk non elektronik;
9) dokumen perancangan/desain area lokasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan secara bergerak (mobile);
10) dokumen perumusan alternatif penyelesaian permasalahan layanan konsultasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
11) dokumen hasil analisis permasalahan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
12) dokumen evaluasi hasil rekomendasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
13) dokumen pelaksanaan advokasi teknis pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
14) dokumen perumusan hasil advokasi teknis pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
15) dokumen perumusan hasil mediasi, konsiliasi, atau ajudikasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
16) dokumen pengkajian akses informasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dalam mempermudah dan mempercepat layanan;
17) dokumen perumusan risalah informasi baru dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara kebijakan/regulasi dan faktual; dan 18) dokumen evaluasi hasil layanan konsultasi, pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
d) Jumlah SKM pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan yang meliputi:
1) dokumen perumusan tata cara partisipasi masyarakat dalam pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
2) dokumen pemetaan permasalahan partisipasi terhadap pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
3) dokumen penyusunan instrumen SKM;
4) frekuensi/dokumen pelaksanaan SKM terhadap pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
5) dokumen laporan mediasi, konsiliasi, atau ajudikasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
6) dokumen tanggapan atas pengaduan masyarakat pada pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
7) dokumen laporan hasil pemetaan pelanggaran pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
8) dokumen hasil SKM terhadap pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
9) dokumen analisis kepatuhan masyarakat pada prosedur pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
10) dokumen analisis indeks kemudahan berusaha dalam penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
11) dokumen analisis pengaduan langsung pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
12) dokumen analisis kepatuhan masyarakat pada prosedur pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
13) dokumen perumusan konsep rencana tindak lanjut pengaduan masyarakat;
14) dokumen perumusan konsep penyelesaian sengketa penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
15) dokumen analisis data indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
16) dokumen perumusan metode pencegahan praktik percaloan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
17) dokumen analisis hasil SKM dalam penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
18) dokumen analisis dukungan masyarakat terhadap aktivitas pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
19) dokumen pelaksanaan mediasi, konsiliasi, atau ajudikasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
20) dokumen evaluasi hasil rekomendasi penyelesaian permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
21) dokumen evaluasi kualitas produk layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
22) dokumen perumusan metode daya saing wilayah pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
23) dokumen pengkajian kebutuhan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
24) dokumen pengkajian dampak Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan yang diberikan terhadap kualitas kehidupan masyarakat;
25) dokumen perumusan konsep hasil konsiliasi,pengaduan, dan tuntutan yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi dalam pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan; dan 26) dokumen pengkajian perubahan daya saing wilayah terhadap pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
e) jumlah laporan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan, baik administrasi, pelaksanaan, maupun pengawasan yang meliputi:
1) Dokumen hasil identifikasi data Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan secara administrasi, pelaksanaan dan pengawasan;
2) dokumen penyusunan dan pengklasifikasian dokumen Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan berdasarkan wilayah dan urusan/sektor;
3) dokumen hasil identifikasi data administrasi, pelaksanaan, pengawasan layanan konsiliasi, pengaduan, tuntutan, dan sengketa penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
4) dokumen klasifikasi data dokumen secara administrasi, pelaksanaan,pengawasan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan serta standar;
5) dokumen penyusunan peta data perkembangan kemudahan usaha dan daya saing penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
6) dokumen perumusan konsep laporan berkala secara administrasi, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
7) dokumen penyusunan konsep laporan secara administrasi, pelaksanaan, pengawasan pada pengelolaan konsultasi, pengaduan, tuntutan dan sengketa penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
8) frekuensi/dokumen hasil pendampingan analisis hasil laporan secara administrasi, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
9) dokumen identifikasi kebutuhan pendataan jabatan fungsional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
10) dokumen perumusan program kerja tahunan laporan secara administrasi, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
11) dokumen perumusan konsep mutu standar secara administrasi, pelaksanaan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
12) dokumen penyusunan rekomendasi hasil laporan secara administrasi, pelaksanaan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
13) dokumen perumusan instrumen laporan secara administrasi, pelaksanaan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
14) dokumen hasil monitoring dan evaluasi layanan secara administrasi, pelaksanaan dan pengawasan pengajuan Perizinan
pada sistem Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
15) dokumen analisis hasil laporan secara administrasi, pelaksanaan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan pada sistem Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
16) dokumen konsep kebutuhan pendataan jabatan fungsional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.
17) dokumen perumusan metode penyelesaian dan tuntutan gugatan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
18) dokumen perumusan rekomendasi hasil laporan secara berkala dalam penyeleggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
19) dokumen evaluasi hasil laporan berkala/tahunan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
20) dokumen perumusan laporan secara administrasi, pelaksanaan dan pengawasan hasil penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
21) dokumen kajian kebutuhan pendataan jabatan fungsional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
22) dokumen pengkajian rumusan mitigasi risiko secara administrasi, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan; dan 23) dokumen perumusan kebutuhan pendataan secara nasional jabatan fungsional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.
3. SKR SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan Hasil Kerja yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
4. Kontribusi (K) Dalam Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan, penghitungan Kontribusi setiap jenjang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
5. Kebutuhan Rumus penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan:
𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐽𝐹 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑧𝑖𝑛𝑎𝑛= 𝑉 × 𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝐾𝑅
Pembulatan dilakukan 1 (satu) satuan; dengan ketentuan nilai < 0,5 dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai ≥ 0,5 dilakukan pembulatan ke atas.
C. Rumus Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan Berdasarkan Jenjang Rumus penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan berdasarkan jenjang dilaksanakan secara sistematis, sebagai berikut:
1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama 𝑉 × 𝐾 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑆𝐾𝑅 1 + 𝑉 × 𝐾 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑆𝐾𝑅 2 + 𝑉 × 𝐾 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑆𝐾𝑅 3 + 𝑉 × 𝐾 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑆𝐾𝑅 4
+ 𝑉 × 𝐾 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑆𝐾𝑅 5
2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda 𝑉 × 𝐾 𝑀𝑢𝑑𝑎 𝑆𝐾𝑅 1 + 𝑉 × 𝐾 𝑀𝑢𝑑𝑎 𝑆𝐾𝑅 2 + 𝑉 × 𝐾 𝑀𝑢𝑑𝑎 𝑆𝐾𝑅 3 + 𝑉 × 𝐾 𝑀𝑢𝑑𝑎 𝑆𝐾𝑅 4 + 𝑉 × 𝐾 𝑀𝑢𝑑𝑎 𝑆𝐾𝑅 5
3. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya 𝑉 × 𝐾 𝑀𝑎𝑑𝑦𝑎 𝑆𝐾𝑅 1 + 𝑉 × 𝐾 𝑀𝑎𝑑𝑦𝑎 𝑆𝐾𝑅 2 + 𝑉 × 𝐾 𝑀𝑎𝑑𝑦𝑎 𝑆𝐾𝑅 3 + 𝑉 × 𝐾 𝑀𝑎𝑑𝑦𝑎 𝑆𝐾𝑅 4 + 𝑉 × 𝐾 𝑀𝑎𝑑𝑦𝑎 𝑆𝐾𝑅 5
4. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli 𝑉 × 𝐾 𝑈𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑆𝐾𝑅 1 + 𝑉 × 𝐾 𝑈𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑆𝐾𝑅 2 + 𝑉 × 𝐾 𝑈𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑆𝐾𝑅 3 + 𝑉 × 𝐾 𝑈𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑆𝐾𝑅 4 + 𝑉 × 𝐾 𝑈𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑆𝐾𝑅 5
D. Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Perizinan Contoh:
penghitungan formasi Jabatan Fungsional Penata Perizinan di Direktorat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.
No.
Hasil Kerja Volume SKR Jenjang Kontribusi Kebutuhan
1. Penerbitan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan 3337 816,99 ahli pertama 0,47 3,9 ahli muda 0,35 2,9 ahli madya 0,18 1,5 ahli utama 0,00 0,0
2. Skema kerja sistem/pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan 1062 250,58 ahli pertama 0,31 1,0 ahli muda 0,28 1,0 ahli madya 0,25 0,9 ahli utama 0,16 0,5
3. Format rumusan layanan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan melalui media informasi, (online maupun offline) 1098 271,94 ahli pertama 0,32 1,1 ahli muda 0,26 0,9 ahli madya 0,23 0,8 ahli utama 0,19 0,7
4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan 152 213,92 ahli pertama 0,31 0,1 ahli muda 0,28 0,1 ahli madya 0,24 0,1 ahli utama 0,17 0,0
5. Laporan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan 2272 228,80 ahli pertama 0,41 12,0 ahli muda 0,31 9,0
Berusaha, dan Nonperizinan, baik administrasi, pelaksanaan, maupun pengawasan ahli madya 0,20 6,0 ahli utama 0,08 2,4
E. Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan Contoh:
Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan di Direktorat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.
No.
Hasil Kerja Penata Perizinan Ahli Pertama Penata Perizinan Ahli Muda Penata Perizinan Ahli Madya Penata Perizinan Ahli Utama
1. Penerbitan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan 1,9 1,4 0,7 0,0
2. Skema kerja sistem/pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan 1,3 1,2 1,1 0,7
3. Format rumusan layanan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan melalui media informasi, (online maupun offline) 1,3 1,0 0,9 0,8
4. SKM Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan 0,2 0,2 0,2 0,1
5. Laporan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan, baik administrasi, pelaksanaan, maupun pengawasan 4,1 3,1 2,0 0,8 Jumlah 8,82 6,94 4,88 2,36 Pembulatan 9 7 5 2
II.
MEKANISME PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN
A. Pada Instansi Pembina
B. Pada Instansi Pemerintah
Kepala Biro Kepegawaian PPK Kemendagri Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PPK Instansi Pemerintah Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Usulan Kebutuhan Rekomendasi Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi
III.
FORMAT PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN
KOP SURAT INSTANSI PEMBINA
(Tempat, tanggal, bulan, tahun) Nomor :
Kepada Sifat :
Yth. Kementerian Dalam Negeri Lampiran: 1 (satu) berkas
Cq. Direktorat Jenderal Bina Hal : Usulan Kebutuhan
Administrasi Kewilayahan
Jabatan Fungsional Penata Perizinan
di
di … Jakarta
Sehubungan dengan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan di Lingkungan …, bersama ini disampaikan Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan Tahun …, untuk dapat diterbitkan rekomendasi sebagaimana terlampir.
… Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
JABATAN
NAMA JELAS PANGKAT (GOLONGAN) NIP.
Lampiran Surat … Nomor :
Tanggal :
Hal : Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan di…
USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN DI …
No.
Jenjang Jabatan Kebutuhan Bezzeting
1. Ahli Utama*
2. Ahli Madya
3. Ahli Muda
4. Ahli Pertama
JABATAN
NAMA JELAS PANGKAT (GOLONGAN) NIP.
Keterangan:
Ahli Utama hanya terdapat di Instansi Pembina, instansi pusat, dan instansi daerah provinsi.
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN