PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

PERMEN Nomor 11 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Article 2

Correction

(1) Pelaporan dapat dilakukan terhadap: a. pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang; b. disiplin Pegawai; - 4 – c. dugaan tindak pidana korupsi; dan/atau d. tindakan lainnya yang bertentangan dengan kode etik Pegawai dan/atau standar pelayanan. (2) Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. melakukan pungutan liar; b. menerima gratifikasi; c. melakukan suap; d. penyalahgunaan anggaran; e. penyalahgunaan aset negara; dan/atau f. tindakan lainnya yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan/atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pegawai; b. kementerian/lembaga/pemerintah daerah; c. badan hukum swasta; d. media massa; e. orang perseorangan; f. organisasi masyarakat; dan g. masyarakat umum.

Article 3

Pelapor dapat menyampaikan Pelaporan melalui: a. aplikasi Whistleblowing System KP2MI/BP2MI; b. unit pelayanan publik KP2MI/BP2MI; c. surat tertulis dan/atau surat elektronik; d. kotak saran; e. faksimile; f. laman resmi KP2MI/BP2MI; g. layanan pesan singkat; h. media sosial resmi KP2MI/BP2MI; i. media penyiaran; j. sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional; dan/atau k. saluran pengaduan lain.

Article 4

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat: a. substansi Pelaporan; b. pihak yang terlibat; c. waktu kejadian; d. tempat kejadian; dan e. kronologis kejadian. (2) Dalam menyampaikan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor dapat mencantumkan identitas. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang menunjukkan dan/atau menjelaskan adanya dugaan pelanggaran. - 5 – (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. gambar atau foto; b. rekaman; c. dokumen; dan/atau d. bukti yang memperkuat Pelaporan.

Article 5

(1) Satuan kerja melakukan pemeriksaan administratif terhadap Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Dalam hal Pelaporan yang disampaikan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala satuan kerja, Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif. (3) Dalam hal Pelaporan langsung ditujukan kepada Menteri/Kepala, Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif. (4) Hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa: a. Pelaporan dinyatakan tidak lengkap; dan b. Pelaporan dinyatakan lengkap.

Article 6

(1) Dalam hal Pelaporan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, satuan kerja memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pelaporan diterima. (2) Dalam hal Pelapor tidak melengkapi persyaratan Pelaporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor dianggap mencabut pelaporannya. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal.

Article 7

(1) Dalam hal Pelaporan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, satuan kerja dan/atau Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan awal. (2) Pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pelaporan dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan; b. melakukan verifikasi berkas Pelaporan; c. melakukan telaahan atas Pelaporan; dan d. meminta klarifikasi dari Pelapor. (3) Pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pelaporan diterima. - 6 – (4) Satuan kerja melaporkan hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektorat Jenderal.

Article 8

(1) Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditindaklanjuti dengan penanganan Pelaporan oleh tim penanganan Pelaporan tingkat instansi yang dibentuk oleh Menteri/Kepala dan bersifat ad hoc. (2) Tim penanganan Pelaporan tingkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. kepegawaian; b. pengawasan internal; c. penyidik; d. hukum; dan e. unsur lain yang terkait dengan Pelaporan.

Article 9

(1) Penanganan Pelaporan oleh tim penanganan Pelaporan tingkat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui: a. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pelaporan dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan; b. melakukan verifikasi berkas Pelaporan; c. melakukan telaahan atas Pelaporan; dan d. meminta klarifikasi dari Pelapor. (2) Permintaan klarifikasi dari Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pelaporan diterima. (3) Tim penanganan Pelaporan tingkat instansi melaporkan hasil telaahan atas Pelaporan kepada Menteri/Kepala.

Article 10

(1) Berdasarkan laporan hasil telaahan dari tim penanganan pelaporan tingkat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Menteri/Kepala dapat menugaskan Sekretaris Jenderal atau pejabat pimpinan tinggi madya lainnya sebagai ketua tim penanganan Pelaporan untuk melakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pelaporan diterima oleh tim penanganan Pelaporan tingkat instansi. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang; b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; c. dugaan tindak pidana korupsi; d. pelanggaran disiplin Pegawai; dan e. tidak terbukti adanya pelanggaran. - 7 –

Article 11

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan pelanggaran, tim penanganan pelaporan tingkat instansi memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk: a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau barang milik negara. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, hasil pemeriksaan dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, tim penanganan Pelaporan tingkat instansi merekomendasikan kepada Menteri/Kepala untuk dilakukan pemulihan nama baik pejabat/Pegawai yang dilaporkan.

Article 12

Dalam hal terdapat Pelaporan tidak dapat diselesaikan oleh Tim Penanganan Pelaporan, diteruskan kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Tata Cara Pelaporan

Article 3

Correction

Pelapor dapat menyampaikan Pelaporan melalui: a. aplikasi Whistleblowing System KP2MI/BP2MI; b. unit pelayanan publik KP2MI/BP2MI; c. surat tertulis dan/atau surat elektronik; d. kotak saran; e. faksimile; f. laman resmi KP2MI/BP2MI; g. layanan pesan singkat; h. media sosial resmi KP2MI/BP2MI; i. media penyiaran; j. sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional; dan/atau k. saluran pengaduan lain.

Article 4

Correction

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat: a. substansi Pelaporan; b. pihak yang terlibat; c. waktu kejadian; d. tempat kejadian; dan e. kronologis kejadian. (2) Dalam menyampaikan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor dapat mencantumkan identitas. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang menunjukkan dan/atau menjelaskan adanya dugaan pelanggaran. - 5 – (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. gambar atau foto; b. rekaman; c. dokumen; dan/atau d. bukti yang memperkuat Pelaporan.

Article 5

(1) Satuan kerja melakukan pemeriksaan administratif terhadap Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Dalam hal Pelaporan yang disampaikan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala satuan kerja, Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif. (3) Dalam hal Pelaporan langsung ditujukan kepada Menteri/Kepala, Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif. (4) Hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa: a. Pelaporan dinyatakan tidak lengkap; dan b. Pelaporan dinyatakan lengkap.

Article 6

(1) Dalam hal Pelaporan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, satuan kerja memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pelaporan diterima. (2) Dalam hal Pelapor tidak melengkapi persyaratan Pelaporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor dianggap mencabut pelaporannya. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal.

BAB Ketiga

Penanganan Pelaporan

Article 7

Correction

(1) Dalam hal Pelaporan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, satuan kerja dan/atau Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan awal. (2) Pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pelaporan dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan; b. melakukan verifikasi berkas Pelaporan; c. melakukan telaahan atas Pelaporan; dan d. meminta klarifikasi dari Pelapor. (3) Pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pelaporan diterima. - 6 – (4) Satuan kerja melaporkan hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektorat Jenderal.

Article 8

(1) Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditindaklanjuti dengan penanganan Pelaporan oleh tim penanganan Pelaporan tingkat instansi yang dibentuk oleh Menteri/Kepala dan bersifat ad hoc. (2) Tim penanganan Pelaporan tingkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. kepegawaian; b. pengawasan internal; c. penyidik; d. hukum; dan e. unsur lain yang terkait dengan Pelaporan.

Article 9

(1) Penanganan Pelaporan oleh tim penanganan Pelaporan tingkat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui: a. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pelaporan dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan; b. melakukan verifikasi berkas Pelaporan; c. melakukan telaahan atas Pelaporan; dan d. meminta klarifikasi dari Pelapor. (2) Permintaan klarifikasi dari Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pelaporan diterima. (3) Tim penanganan Pelaporan tingkat instansi melaporkan hasil telaahan atas Pelaporan kepada Menteri/Kepala.

Article 10

(1) Berdasarkan laporan hasil telaahan dari tim penanganan pelaporan tingkat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Menteri/Kepala dapat menugaskan Sekretaris Jenderal atau pejabat pimpinan tinggi madya lainnya sebagai ketua tim penanganan Pelaporan untuk melakukan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pelaporan diterima oleh tim penanganan Pelaporan tingkat instansi. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang; b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; c. dugaan tindak pidana korupsi; d. pelanggaran disiplin Pegawai; dan e. tidak terbukti adanya pelanggaran. - 7 –

Article 11

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan pelanggaran, tim penanganan pelaporan tingkat instansi memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk: a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau barang milik negara. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, hasil pemeriksaan dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, tim penanganan Pelaporan tingkat instansi merekomendasikan kepada Menteri/Kepala untuk dilakukan pemulihan nama baik pejabat/Pegawai yang dilaporkan.

Article 12

Dalam hal terdapat Pelaporan tidak dapat diselesaikan oleh Tim Penanganan Pelaporan, diteruskan kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

BAB IV

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16