PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2023 tentang PENYEDIAAN ALAT MEMASAK BERBASIS LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA

PERMEN Nomor 11 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERENCANAAN PENYEDIAAN AML

Article 3

Correction

(1) Calon penerima AML merupakan rumah tangga dengan kriteria: a. pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam dengan ketentuan: 1. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere (R-1/TR); 2. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 (sembilan ratus) volt-ampere dan 900 (sembilan ratus) volt-ampere RTM (R-1/TR); atau 3. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1.300 (seribu tiga ratus) volt-ampere (R-1/TR), yang berdomisili di daerah yang tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah yang memperoleh pasokan listrik selama 24 (dua puluh empat) jam per hari; dan b. merupakan rumah tangga yang tidak memiliki AML. (2) Calon penerima AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat.

Article 4

(1) Untuk penyiapan data calon penerima AML, PT PLN (Persero) dan PT PLN Batam menyampaikan data calon penerima AML yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Oktober untuk pelaksanaan Penyediaan AML tahun berikutnya. (2) Untuk pertama kali, data calon penerima AML yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (3) Data calon penerima AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas: a. nama calon penerima AML; b. nomor induk kependudukan; c. nomor identitas pelanggan PT PLN (Persero) atau PT PLN Batam; dan d. alamat calon penerima AML yang mencantumkan nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Article 5

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi calon penerima AML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melibatkan PT PLN (Persero), PT PLN Batam, dan/atau pihak lain yang terkait. (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat dibantu oleh badan usaha atau badan layanan umum untuk melakukan verifikasi kesesuaian data calon penerima AML. (3) Hasil verifikasi calon penerima AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi calon penerima AML. (4) Format berita acara hasil verifikasi calon penerima AML sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi calon penerima AML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal MENETAPKAN wilayah pendistribusian AML sesuai dengan ketersediaan anggaran kegiatan Penyediaan AML. (2) Penetapan wilayah pendistribusian AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. lokasi pendistribusian yang mencantumkan nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi; dan b. jumlah calon penerima AML setiap lokasi pendistribusian AML. (3) Dalam hal terjadi perubahan wilayah pendistribusian AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan perubahan atas penetapan wilayah pendistribusian AML.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN AML

Article 9

Correction

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian AML.

Article 10

Correction

(1) Penyediaan paket AML terdiri atas: a. 1 (satu) set AML; b. buku petunjuk pengoperasian AML; c. kartu garansi; dan d. brosur yang berisi rekomendasi pola pemakaian AML. (2) AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi untuk: a. menanak nasi; b. menghangatkan makanan; dan c. mengukus makanan. (3) AML sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan: a. memiliki kapasitas pengenal 1,8 (satu koma delapan) liter sampai dengan 2,2 (dua koma dua) liter; b. dilengkapi stiker bertuliskan “Hibah Kementerian ESDM dan Tidak untuk Diperjualbelikan”, yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dilepas; c. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri; d. mencantumkan label SNI; dan e. mencantumkan label tanda hemat energi. (4) Produk AML wajib memenuhi ketentuan mengenai: a. SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum dan perubahannya; b. SNI IEC 60335-2-15:2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan dan perubahannya; dan c. standar kinerja energi minimum melalui pencantuman label tanda hemat energi untuk peralatan pemanfaat energi penanak nasi.

Article 11

(1) Badan Usaha wajib mendistribusikan AML kepada calon penerima AML sesuai wilayah pendistribusian AML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Dalam melaksanakan pendistribusian AML sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dapat bekerja sama dengan PT Pos INDONESIA dan/atau badan usaha lain. (3) Dalam pelaksanaan pendistribusian AML oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melibatkan PT PLN (Persero) dan/atau PT PLN Batam untuk memastikan AML diterima oleh penerima AML.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2023 tentang PENYEDIAAN ALAT MEMASAK BERBASIS LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16

BAB VIII

Article 17

BAB IX

Article 18