PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

PERDA Nomor 9 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tangerang 2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang 3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro 4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta). 5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,0 (lima puluh juta) sampai dengn paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta). 6. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,0 (lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar). 7. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di INDONESIA. 8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan Usaha Mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 9. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah guna menjaga keberlangsungan dan perkembangan Usaha Mikro. 10. Kemitraan adalah kerjasama Usaha antara Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

BAB II

PEMBERDAYAAN

Article 3

Correction

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi: a. Penumbuhan Iklim Usaha; b. Kemudahan Perizinan; c. Kerjasama Usaha; d. Pendidikan dan Pelatihan;dan e. Pendampingan.

Article 4

Correction

Penumbuhan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam bentuk pemberdayaan dengan memberikan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro.

Article 5

(1) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditujukan untuk: a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha; dan b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro. (2)Penyederhanaan tata cara perizinan dan jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. percepatan waktu proses penyelesaikan pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. b. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;dan/atau c. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Article 6

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditujukan untuk: a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro; b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar; c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, dan/atau Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar; d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar; e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro. (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourching)

Article 7

Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu memberikan pendidikan tentang kewirausahaan, pelatihan tentang manajemen kepada para pelaku usaha Usaha Mikro.

Article 8

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yaitu memberikan pedampingan terhadap kegiatan Kewirausahaan kepada para pelaku usaha Usaha Mikro.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

BAB VI

Article 13

BAB VII

Article 14

BAB VIII

Article 15