PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

PERDA Nomor 7 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Article 4

Correction

Setiap jalan dan sarana umum di Daerah diberikan nama.

Article 5

Correction

(1) Walikota MENETAPKAN pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah berdasarkan : a. usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi; b. usulan Pemerintah Daerah; atau c. usulan orang. (2) Pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada : a. nama pahlawan baik tingkat nasional atau tingkat daerah; b. nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah; c. nama peristiwa bersejarah; d. nama flora dan fauna; e. nama geografis; f. nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat nasionalisme, kebudayaan daerah dan/atau nilai tematik tertentu, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan dan kepentingan umum. (3) Pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa INDONESIA. (4) Penetapan nama jalan untuk setiap jalan arteri dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD. (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penetapan pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Article 6

(1) Walikota berwenang MENETAPKAN perubahan nama jalan baik sebagian maupun seluruh ruas jalan dan sarana umum di Daerah. (2) Perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jalan dan sarana umum yang telah diberikan nama sebelumnya. (3) Kriteria perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. adanya fakta baru terkait dengan sejarah; dan/atau b. peristiwa baru. (4) Perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan : a. usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi; b. usulan Pemerintah Daerah; atau c. usulan orang. (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perubahan nama jalan dan sarana umum harus memperhatikan kepastian hukum atas keberlakuan dokumen yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang. (6) Penetapan perubahan nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Walikota. (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD. (8) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penetapan perubahan nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Article 7

(1) Setiap jalan dan sarana umum di Daerah yang telah ditetapkan namanya harus dipasang papan nama. (2) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh : a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan penyelenggaraan jalan; b. Pemerintah Daerah; atau c. setiap orang yang merupakan pengembang perumahan di Daerah. (3) Pemasangan papan nama oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak jalan yang berada pada lingkungan perumahan telah terbangun dan telah ditetapkan namanya. (4) Pelaksanaan pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dan dengan biaya pemasangan dibebankan pada pengembang perumahan. (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Article 8

(1) Setiap pengembang perumahan wajib memelihara papan nama yang telah dipasang pada jalan yang berada pada lingkungan perumahan. (2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap jalan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (3) Pelaksanaan pemeliharaan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dengan biaya pemeliharaan dibebankan pada pengembang perumahan. (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemeliharaan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Article 9

Walikota berwenang untuk membentuk Tim dalam rangka pelaksanaan pemberian nama jalan dan/atau sarana umum serta perubahan nama jalan dan/atau sarana umum.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

BAB VII

Article 12

BAB VIII

Article 13

BAB IX

Article 14

BAB X

Article 15

Article 16

BAB XI

Article 17