PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

PERDA Nomor 5 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 6. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal. 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP di Daerah. 11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 13. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 15. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 17. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 21. Laporan adalah himpunan data dan informasi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang disusun berdasarkan jenis, format, dan waktu. 22. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III

PENGAWASAN

Article 31

Correction

(1) Wali Kota melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai kewenangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP. (4) Wali Kota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

Article 32

Correction

Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui: a. verifikasi atau evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha. b. pengumpulan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Article 33

(1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ ketidakpatutan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa: a. pembinaan; b. perbaikan; dan/atau c. penerapan sanksi; yang diinput ke dalam Sistem OSS. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi: a. pemberian penjelasan; b. konsultasi; c. bimbingan teknis; dan/atau d. fasilitasi penyelesaian; atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha. (3) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap hasil evaluasi yang diberikan. (4) Dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

BAB III

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB IV

Article 35

BAB V

Article 36

BAB VI

Article 37

BAB VII

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41