Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN D...

Article 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas.

Article 3

Correction

Perangkat Daerah, terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. kecamatan.

Article 4

Correction

(1) Perangkat Daerah terdiri atas susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Tipe B; b. Sekretariat DPRD Tipe B; c. Inspektorat Daerah Tipe B; d. Dinas Daerah, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan wajib bidang pertanahan; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; 6. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; 7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang sosial, urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 8. Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang tenaga kerja; 9. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pangan, urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan; 10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang lingkungan hidup; 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 13. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang perhubungan; 14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan wajib bidang statistik, dan urusan pemerintahan wajib bidang persandian; 15. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan, urusan pemerintahan wajib bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian; 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang penanaman modal; 17. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang kepemudaan dan olahraga, urusan pemerintahan wajib bidang kebudayaan, dan urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata; dan 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan wajib bidang kearsipan. e. Badan Daerah, terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; 2. Badan Keuangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe C, menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. f. Kecamatan, terdiri dari: 1. Kecamatan Kejaksan Tipe B; 2. Kecamatan Kesambi Tipe B; 3. Kecamatan Harjamukti Tipe B; 4. Kecamatan Lemahwungkuk Tipe B; dan 5. Kecamatan Pekalipan Tipe B. (2) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Article 5

(1) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 16 melekat Unit PTSP Daerah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat. (2) Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Walikota. (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bidang yang menyelenggarakan PTSP dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Article 3

Correction

Perangkat Daerah, terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. kecamatan.

Article 4

Correction

Article 5

Article 6

Correction

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat dibentuk UPT. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Article 7

Correction

(1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT : a. di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan b. di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat. (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal. (3) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (5) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada kepala Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Article 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Walikota.

Article 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru.

Article 10

Correction

(1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3) Staf Ahli Walikota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Article 11

Correction

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (2) Sekretaris DPRD, inspektur, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas Daerah, kepala badan Daerah, dan staf ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (3) Sekretaris inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah, sekretaris badan Daerah, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. (4) Kepala bidang pada dinas Daerah dan badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat Daerah, dinas Daerah dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas Daerah dan badan Daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas Daerah dan badan Daerah kelas A, sekretaris kecamatan, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas Daerah dan badan Daerah kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas. (7) Kepala unit pelaksana teknis satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Kepala unit pelaksana teknis rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan. (9) Kepala unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Article 12

Correction

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis sebagian tugas Perangkat Daerah sesuai dengan profesi dan keahlian masing- masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dalam kepangkatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah.

Article 13

Correction

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal, horizontal dan diagonal. (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah, wajib memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Article 14

Correction

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, kecuali diatur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

Correction

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Article 16

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana, yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lainnya, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan sub urusan bencana. (3) Pelaksanaan sub urusan bencana oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana.

Article 17

(1) Eselonering jabatan pada Rumah Sakit Daerah Gunung Jati dan Pusat Kesehatan Masyarakat setelah ditetapkan sebagai UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b tetap berlaku sampai dengan ketentuan peraturan tentang Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan. (2) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) dan ayat (9) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

Correction

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56); b. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas–Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas–Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57); c. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58); dan d. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat bulan Desember 2016. (3) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

Article 19

Peraturan Daerah ini dapat di evaluasi kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Article 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 13 September 2016 WALIKOTA CIREBON, ttd, NASRUDIN AZIS Diundangkan di Cirebon pada tanggal 14 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ASEP DEDI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI D Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, YUYUN SRIWAHYUNI P Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19591029 198603 2 007 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT : (7/178/ 2016)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHKOTA CIREBON

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12

BAB VII

Article 13

BAB VIII

Article 14

BAB IX

Article 15

Article 16

Article 17

BAB X

Article 18

Article 19

Article 20