PERBAN

Peraturan Badan Nomor 40-pojk-05-2020 Tahun 2020 tentang PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

PERBAN Nomor 40-pojk-05-2020 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada lembaga jasa keuangan nonbank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi. 2. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan syariah. 3. Penggabungan adalah Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. 4. Peleburan adalah Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. 5. Pengambilalihan adalah perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. 6. Integrasi adalah perbuatan hukum pengalihan aset dan/atau liabilitas kepada LJKNB lain yang memiliki bidang usaha sejenis. 7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

BAB V

TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN/ATAU INTEGRASI

Article 8

Correction

Persyaratan dan tata cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi dilaksanakan oleh LJKNB sesuai dengan: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; dan b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Article 9

Persyaratan dan tata cara yang diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. LJKNB dapat melaksanakan pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi pada surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional dengan menginformasikan bahwa rincian ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi dapat diakses pada situs web LJKNB; b. LJKNB dapat menyelenggarakan RUPS dan/atau rapat lain yang terkait dengan proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi; c. dalam hal penyelenggaraan RUPS dan/atau rapat lain dilakukan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, LJKNB harus MENETAPKAN lokasi penyelenggaraan RUPS dan/atau rapat lain yang terkait dengan proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi di wilayah negara Republik INDONESIA; d. pelaksanaan klarifikasi untuk penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama LJKNB hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan/atau Integrasi dapat dilakukan secara tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi; e. penyampaian dokumen dan/atau persyaratan administratif dalam proses perizinan, persetujuan dan/atau laporan pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi secara elektronik dapat dilakukan LJKNB melalui sarana surat elektronik resmi yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal sistem terkait permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia; dan/atau f. LJKNB wajib menatausahakan dokumen dan persyaratan administratif yang disampaikan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

Article 10

(1) Penilaian dan konversi saham dalam proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan LJKNB yang terlibat dalam proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian dan konversi saham dalam proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi ditetapkan berdasarkan penilaian yang wajar dari LJKNB yang menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.

Article 11

LJKNB berstatus perusahaan terbuka yang diberikan Perintah Tertulis untuk melakukan maupun menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi dapat dikecualikan dari kewajiban mengenai keterbukaan terhadap LJKNB berstatus perusahaan terbuka dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Nomor 40-pojk-05-2020 Tahun 2020 tentang PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB VI

Article 12

BAB VII

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 13

BAB Kedua

Article 14

BAB VIII

Article 15