PERBAN

Peraturan Badan Nomor 23-pojk-04-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

PERBAN Nomor 23-pojk-04-2020 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Article 5

Correction

Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib disusun secara sistematis, akurat, dan tepat waktu serta memuat secara tegas hal sebagai berikut: a. tujuan yang hendak dicapai; b. gambaran realisasi anggaran tahun berjalan; c. kendala yang dihadapi; dan d. asumsi dan tolok ukur yang mendasari anggaran tersebut.

Article 6

Correction

Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan paling sedikit memuat: a. rencana kerja Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menguraikan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk: 1. pelayanan kegiatan kliring; 2. manajemen risiko penjaminan; atau 3. pengembangan kegiatan; b. anggaran pendapatan Lembaga Kliring dan Penjaminan paling sedikit yang bersumber dari: 1. kegiatan kliring; dan 2. kegiatan penjaminan; c. anggaran pengeluaran biaya Lembaga Kliring dan Penjaminan yang disusun berdasarkan fungsi sesuai struktur organisasi Lembaga Kliring dan Penjaminan meliputi: 1. kliring dan penyelesaian; 2. penjaminan dan pengelolaan risiko; 3. pengelolaan keuangan; 4. pemeriksaan interen; 5. teknologi informasi; dan 6. sumber daya manusia; d. anggaran investasi; e. rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari Direksi dan Dewan Komisaris; f. keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan: 1. Pihak yang terafiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris; dan 2. Pihak yang terafiliasi dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Article 7

(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan disusun paling sedikit untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya. (2) Anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.

Article 8

(1) Bursa Efek yang memiliki mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, wajib mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan tahun berikutnya, yang merupakan bagian dari rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek paling lambat tanggal 5 November. (2) Pemberitahuan perubahan, penolakan, dan persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta pengajuan kembali rencana anggaran dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan yang merupakan bagian dari rencana anggaran dan pengunaaan laba Bursa Efek sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek.

Article 9

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Article 10

Catatan atas laporan keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib paling sedikit memuat: a. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris atau direksi dan dewan komisaris anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan; b. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan c. pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau direksi dan dewan komisaris anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Peraturan Badan Nomor 23-pojk-04-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16